Bayar Tol Tanpa Setop Batal Diterapkan 1 Juni 2023, Menteri Basuki Bakal Kaji Ulang
Rabu, 07 Juni 2023 - 15:50 WIB
Menteri Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya tengah mengkaji ulang penerapan teknologi tol nir sentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) pasca batalnya uji coba bayar tol tanpa sentuh di ruas tol Bali - Mandara. Foto/Dok
JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya tengah mengkaji ulang penerapan teknologi tol nir sentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) pasca batalnya uji coba di ruas tol Bali - Mandara. Dijelaskanberdasarkan laporan yang diterima Menteri Basuki, batalnya uji coba bayar tol tanpa sentuh ini disebabkan karena terdapat masalah internal di PT Roatex Indonesia dengan induk usaha di Hungaria.
"Ya lanjut terus (progresnya), itu kan (masalah) internal saja. Saya memang belum dapat laporan resmi BPJT, tapi kalau saya tanya ada apa ini? Itu hanya internal. Tidak ada pengaruhnya ke proyek," ujar Menteri Basuki di Gedung DPR, Rabu (7/6/2023).
Disamping itu Menteri Basuki mengungkapkan, bahwa salah satu evaluasi yang terus dilakukan terkait masalah potensi kerugian yang dialami oleh para BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) akibat lolosnya kendaraan yang tidak membayar.
"Karena itu lagi disusun PP-nya kan, ini tunggu PP-nya, bagaimana sanksinya (kendaraan yang tidak bayar). Kalau ada yang kena sanksi bagaimana, kalau di Hungaria kan memang berbeda. Itu PP-nya belum disahkan dan disepakati," kata Menteri Basuki.
Berdasarkan laporan Hasil Tinjauan Perkembangan Pekerjaan Sistem Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh Berbasis Multi-Lane Free Flow yang diterima MNC Portal, beberapa poin yang menjadi indikasi kontraktor telah mangkir dari tanggung jawabnya, yaitu saat Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) berulangkali menyampaikan bahwa sistem yang dikembangkan oleh Roatex harus dapat melakukan pengumpulan tol dengan akurat untuk setiap kendaraan yang melintas di jalan tol.
Dengan begitu Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) memperoleh pendapatan tol secara keseluruhan atau 100% sesuai kendaraan yang melintas. Namun demikian, berdasarkan isi laporan PJPK sebagai project ultimate owner mengharapkan agar kamera pada gantry dapat melakukan identifikasi perhitungan seluruh kendaraan yang melintas di jalan tol, dengan pelaksanaan identifikasi plat nomor secara otomatis dan kategorisasi melalui sistem artificial intelligence 94% dan sisanya 6% melalui identifikasi secara visual/manual yang dilakukan oleh verifikator.
Akan tetapi, kontraktor EPC (Engineering-Procurement-Construction/EPC) BUP menyampaikan bahwa kamera pada gantry hanya dapat melakukan identifikasi 94% terhadap nomor plat kendaraan yang tertangkap kamera, bukan terhadap total kendaraan yang melintas. Sehingga tidak ada jaminan bahwa pendapatan BUJT bisa 100% alias ada potensi los pendapatan dari penerapan teknologi.
"Ya kalau bisa Juni ini masih bisa kita kaji lagi, kita teruskan saja," pungkas Menteri Basuki.
"Ya lanjut terus (progresnya), itu kan (masalah) internal saja. Saya memang belum dapat laporan resmi BPJT, tapi kalau saya tanya ada apa ini? Itu hanya internal. Tidak ada pengaruhnya ke proyek," ujar Menteri Basuki di Gedung DPR, Rabu (7/6/2023).
Disamping itu Menteri Basuki mengungkapkan, bahwa salah satu evaluasi yang terus dilakukan terkait masalah potensi kerugian yang dialami oleh para BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) akibat lolosnya kendaraan yang tidak membayar.
"Karena itu lagi disusun PP-nya kan, ini tunggu PP-nya, bagaimana sanksinya (kendaraan yang tidak bayar). Kalau ada yang kena sanksi bagaimana, kalau di Hungaria kan memang berbeda. Itu PP-nya belum disahkan dan disepakati," kata Menteri Basuki.
Berdasarkan laporan Hasil Tinjauan Perkembangan Pekerjaan Sistem Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh Berbasis Multi-Lane Free Flow yang diterima MNC Portal, beberapa poin yang menjadi indikasi kontraktor telah mangkir dari tanggung jawabnya, yaitu saat Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) berulangkali menyampaikan bahwa sistem yang dikembangkan oleh Roatex harus dapat melakukan pengumpulan tol dengan akurat untuk setiap kendaraan yang melintas di jalan tol.
Dengan begitu Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) memperoleh pendapatan tol secara keseluruhan atau 100% sesuai kendaraan yang melintas. Namun demikian, berdasarkan isi laporan PJPK sebagai project ultimate owner mengharapkan agar kamera pada gantry dapat melakukan identifikasi perhitungan seluruh kendaraan yang melintas di jalan tol, dengan pelaksanaan identifikasi plat nomor secara otomatis dan kategorisasi melalui sistem artificial intelligence 94% dan sisanya 6% melalui identifikasi secara visual/manual yang dilakukan oleh verifikator.
Akan tetapi, kontraktor EPC (Engineering-Procurement-Construction/EPC) BUP menyampaikan bahwa kamera pada gantry hanya dapat melakukan identifikasi 94% terhadap nomor plat kendaraan yang tertangkap kamera, bukan terhadap total kendaraan yang melintas. Sehingga tidak ada jaminan bahwa pendapatan BUJT bisa 100% alias ada potensi los pendapatan dari penerapan teknologi.
"Ya kalau bisa Juni ini masih bisa kita kaji lagi, kita teruskan saja," pungkas Menteri Basuki.
(akr)
tulis komentar anda