BPJS Kesehatan Berpotensi Kekurangan Pemasukan, Ini Alasannya
Rabu, 29 April 2020 - 18:11 WIB
BPJS Watch memprediksi pandemi Covid-19 akan membuat BPJS Kesehatan membutuhkan dana talangan yang disebabkan dua faktor utama. Foto/Dok
JAKARTA - BPJS Watch memprediksi pandemi Covid-19 akan membuat BPJS Kesehatan membutuhkan dana talangan. Dua faktor utama penyebab itu adalah putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran dan banyaknya pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar mengungkapkan BPJS Kesehatan mempunyai skenario penerimaan Rp137 triliun untuk tahun ini Dengan nilai surplus Rp3 triliun. Perekonomi melemah dan banyak perusahaan yang gulung tikar tentu pemasukan dari peserta badan usaha akan menyusut. Target pemasukan dari sektor ini ditargetkan Rp30 triliun pada tahun ini.
“Tapi dengan PHK dan orang di rumah, serta ekonomi masuk dalam krisis, saya yakin itu tidak akan terpenuhi. Karena PHK sudah banyak. Pemerintah menyatakan bisa 2 jutaan orang. Itu belum bulan Mei dan Juni. Target Rp30 triliun tidak akan tercapai, dia bisa turun Rp5 triliun,” ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Rabu (29/04/2020).
Pemasukan dari peserta mandiri diperkirakan turun hingga Rp4 triliun sehingga hanya Rp9 triliun. Komponen lain pemasukan berasal dari penerima bantuan iuran (PBI) anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Rp48 triliun, peserta pemerintah Rp26 triliun, dan PBI APBD Rp15-16 triliun.
Sementara itu, dari Januari hingga 22 April lalu pembayaran BPJS Kesehatan ke fasilitas kesehatan sekitar Rp37 triliun. Memang ada carry over tahun lalu sekitar Rp15 triliun. Ini artinya untuk setahun ini, BPJS Kesehatan membutuhkan dana sekitar Rp90 triliun.
Timboel mengungkapkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sudah mengajukan relaksasi ke Kemenko Perekonomian agar tidak membayar iuran jaminan kesehatan nasional selama satu tahun. Dia menyarankan pemerintah tidak mengabulkan usulan Apindo itu.
Lebih lanjut Ia juga menilai BPJS Kesehatan bisa jebol kalau usulan itu disetujui. Pemerintah tidak mungkin menalangi dana sekitar Rp30 triliun-ini berdasarkan target pemasukan tahun ini dari peserta badan usaha.”Biarkan saja dulu, yang mampu terus bayar,” pungkasnya.
Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar mengungkapkan BPJS Kesehatan mempunyai skenario penerimaan Rp137 triliun untuk tahun ini Dengan nilai surplus Rp3 triliun. Perekonomi melemah dan banyak perusahaan yang gulung tikar tentu pemasukan dari peserta badan usaha akan menyusut. Target pemasukan dari sektor ini ditargetkan Rp30 triliun pada tahun ini.
“Tapi dengan PHK dan orang di rumah, serta ekonomi masuk dalam krisis, saya yakin itu tidak akan terpenuhi. Karena PHK sudah banyak. Pemerintah menyatakan bisa 2 jutaan orang. Itu belum bulan Mei dan Juni. Target Rp30 triliun tidak akan tercapai, dia bisa turun Rp5 triliun,” ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Rabu (29/04/2020).
Pemasukan dari peserta mandiri diperkirakan turun hingga Rp4 triliun sehingga hanya Rp9 triliun. Komponen lain pemasukan berasal dari penerima bantuan iuran (PBI) anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Rp48 triliun, peserta pemerintah Rp26 triliun, dan PBI APBD Rp15-16 triliun.
Sementara itu, dari Januari hingga 22 April lalu pembayaran BPJS Kesehatan ke fasilitas kesehatan sekitar Rp37 triliun. Memang ada carry over tahun lalu sekitar Rp15 triliun. Ini artinya untuk setahun ini, BPJS Kesehatan membutuhkan dana sekitar Rp90 triliun.
Timboel mengungkapkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sudah mengajukan relaksasi ke Kemenko Perekonomian agar tidak membayar iuran jaminan kesehatan nasional selama satu tahun. Dia menyarankan pemerintah tidak mengabulkan usulan Apindo itu.
Lebih lanjut Ia juga menilai BPJS Kesehatan bisa jebol kalau usulan itu disetujui. Pemerintah tidak mungkin menalangi dana sekitar Rp30 triliun-ini berdasarkan target pemasukan tahun ini dari peserta badan usaha.”Biarkan saja dulu, yang mampu terus bayar,” pungkasnya.
(akr)
tulis komentar anda