Setelah G20, Indonesia Kini Jadi Tuan Rumah WWF ke-10, Luhut Jadi Ketuanya
Kamis, 10 Agustus 2023 - 10:28 WIB
Selain itu, SAM Dadang menambahkan, misi dari forum ini adalah mendorong pemikiran yang inovatif dalam mengatasi isu dan permasalahan terkini dalam pengelolaan sumber daya air, serta meningkatkan komitmen dan aksi para pembuat kebijakan dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya air yang berkelanjutan
Pada perhelatan WWF nanti, topik-topik yang dibahas mencakup beragam aspek seperti pengelolaan sumber daya air, keberlanjutan, akses air bersih dan sanitasi, adaptasi perubahan iklim terhadap sumber daya air, serta isu-isu sosial dan ekonomi yang terkait dengan air.
Forum ini juga memberikan kesempatan bagi negara-negara dan komunitas internasional untuk berkolaborasi dalam mencari solusi konkret untuk tantangan-tantangan air yang dihadapi dunia saat ini.
Keuntungan dalam bidang ekonomi, pemerintah Indoensia akan mengundang 100.000 pengunjung terdiri dari komunitas air dari seluruh dunia, dan juga diharapkan kita akan menjadi bagian dari komunitas yang mendukung perumusan dalam bebagai inovasi dalam pengelolaan sumber daya air, peningkatan produksi pangan dan mitigasi bencana khususnya bencana yang terkait dengan air water related disaster yang kita harapkan akan menjadi salah satu rumusan dari hasil WWF.
Indonesia telah memulai langkah persiapan WWF sejak pertengahan tahun 2022 dan telah diterbitkan Kepres Nomor 1 Tahun 2023 tentang Panitia Nasional penyelenggara WWF ke-10 dengan ketua Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
WWF terdiri dari 3 proses, yang pertama adalah proses politik yang merupakan proses untuk mengajak pada pengambil kebijakan, para kepala negara, kepala daerah di dalam proses perumusan kebijakan yang berkaitan dengan air, Indonesia akan mengundang 22 negara, yaitu 9 negara penyelenggara WWF sebelumnya, 10 negara ASEAN, 3 negara sahabat yang akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan COP 28 dan event—event lain yang terkait dengan keairan dan perubahan iklim.
Yang kedua adalah proses tematik, merupakan proses untuk mengidentifikasi berbagai isu keairan dan mengembangakan rencana aksi dan menfasilitasi implementasinya serta memobilisasi berbagai organisasi dan pakar untuk mengatasi isu-isu yang dikaitkan dengan sub tema dan topik dengan tema besar.
Yang ketiga adalah proses regional, yaitu untuk menfasilitasi Kerjasama sub regional seperti, penanganan sumber daya air di Mediterania, Amerika, Asia Pasifik, dan di Eropa itu semua akan ada proses-proses tersendiri yang berujung pada deklarasi Bali.
Untuk menyukseskan perhelatan internasional ini, pemerintah akan menggandeng media lokal, nasional, dan internasional, “Kita butuh dukungan dari media lokal, nasional dan media internasional melalui publikasi dan promosi yang intensif di dalam berbagai platform media,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo Usman Kansong.
Pada perhelatan WWF nanti, topik-topik yang dibahas mencakup beragam aspek seperti pengelolaan sumber daya air, keberlanjutan, akses air bersih dan sanitasi, adaptasi perubahan iklim terhadap sumber daya air, serta isu-isu sosial dan ekonomi yang terkait dengan air.
Forum ini juga memberikan kesempatan bagi negara-negara dan komunitas internasional untuk berkolaborasi dalam mencari solusi konkret untuk tantangan-tantangan air yang dihadapi dunia saat ini.
Keuntungan dalam bidang ekonomi, pemerintah Indoensia akan mengundang 100.000 pengunjung terdiri dari komunitas air dari seluruh dunia, dan juga diharapkan kita akan menjadi bagian dari komunitas yang mendukung perumusan dalam bebagai inovasi dalam pengelolaan sumber daya air, peningkatan produksi pangan dan mitigasi bencana khususnya bencana yang terkait dengan air water related disaster yang kita harapkan akan menjadi salah satu rumusan dari hasil WWF.
Indonesia telah memulai langkah persiapan WWF sejak pertengahan tahun 2022 dan telah diterbitkan Kepres Nomor 1 Tahun 2023 tentang Panitia Nasional penyelenggara WWF ke-10 dengan ketua Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
WWF terdiri dari 3 proses, yang pertama adalah proses politik yang merupakan proses untuk mengajak pada pengambil kebijakan, para kepala negara, kepala daerah di dalam proses perumusan kebijakan yang berkaitan dengan air, Indonesia akan mengundang 22 negara, yaitu 9 negara penyelenggara WWF sebelumnya, 10 negara ASEAN, 3 negara sahabat yang akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan COP 28 dan event—event lain yang terkait dengan keairan dan perubahan iklim.
Yang kedua adalah proses tematik, merupakan proses untuk mengidentifikasi berbagai isu keairan dan mengembangakan rencana aksi dan menfasilitasi implementasinya serta memobilisasi berbagai organisasi dan pakar untuk mengatasi isu-isu yang dikaitkan dengan sub tema dan topik dengan tema besar.
Yang ketiga adalah proses regional, yaitu untuk menfasilitasi Kerjasama sub regional seperti, penanganan sumber daya air di Mediterania, Amerika, Asia Pasifik, dan di Eropa itu semua akan ada proses-proses tersendiri yang berujung pada deklarasi Bali.
Untuk menyukseskan perhelatan internasional ini, pemerintah akan menggandeng media lokal, nasional, dan internasional, “Kita butuh dukungan dari media lokal, nasional dan media internasional melalui publikasi dan promosi yang intensif di dalam berbagai platform media,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo Usman Kansong.
(akr)
tulis komentar anda