Wapres Beri Tausiyah soal Gedung Mewah tapi Fondasinya Keropos
Kamis, 07 September 2023 - 16:02 WIB
Wapres Maruf Amin mengungkap pentingnya pembangunan nasional yang berkeadilan. Foto/Dok
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mendorong pembangunan nasional harus mengedepankan prinsip keadilan dan membawa kemakmuran bagi masyarakat. Wapres pun mengibaratkan pembangunan tanpa keadilan, ibarat gedung megah namun fondasinya keropos.
"Tanpa pemerataan dan keadilan, pembangunan ekonomi ibarat bangunan megah tetapi fondasinya keropos," kata Wapres dalam sambutannya saat pengukuhan Komite Daerah dan Ekonomi Syariah (KDEKS) di Banda Aceh, Aceh, Kamis (7/9/2023).
Lebih lanjut, Wapres mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia yang sejatinya merupakan ikhtiar dalam menjawab beragam tantangan pembangunan nasional, sekaligus membangun peradaban dunia yang lebih baik. Wapres mengatakan ekonomi syariah juga patut dikembangkan untuk membangun kemajuan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan bernilai.
"Bagi umat Islam, ekonomi 'yang bernilai' adalah yang sesuai dengan maqashid syariah, yang tidak hanya menyangkut akidah, tetapi juga muamalah agar kemaslahatan terwujud," kata Wapres.
Pada kesempatan itu, Wapres mengatakan selain wajib bagi umat Islam, ekonomi syariah juga mengusung prinsip keadilan, inklusi dan universal bagi seluruh umat.
"Saya meyakini, menjalankan mandat pembangunan untuk memakmurkan rakyat secara berkeadilan akan mendatangkan kemuliaan bagi pelaku," katanya.
Ke depan, Wapres berharap agar nilai-nilai keadilan, pemerataan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan mesti lebih giat dipraktikkan di seluruh dimensi pembangunan.
Pada kesempatan itu, Wapres juga berharap agar nilai-nilai Islam yang melekat erat dalam kehidupan masyarakat Aceh, mesti terus dihayati sebagai modal kuat untuk semakin membumikan serta memajukan ekonomi dan keuangan syariah di wilayah ini.
"Untuk itu, segenap pemuka agama dan para kiai mesti terus melakukan ijtihad-ijtihad dalam rangka mengembangkan kajian dan pemikiran di bidang ekonomi dan keuangan syariah kontemporer yang akan melahirkan solusi-solusi konkret atas berbagai persoalan masa kini dan mendatang," pungkasnya.
"Tanpa pemerataan dan keadilan, pembangunan ekonomi ibarat bangunan megah tetapi fondasinya keropos," kata Wapres dalam sambutannya saat pengukuhan Komite Daerah dan Ekonomi Syariah (KDEKS) di Banda Aceh, Aceh, Kamis (7/9/2023).
Lebih lanjut, Wapres mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia yang sejatinya merupakan ikhtiar dalam menjawab beragam tantangan pembangunan nasional, sekaligus membangun peradaban dunia yang lebih baik. Wapres mengatakan ekonomi syariah juga patut dikembangkan untuk membangun kemajuan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan bernilai.
"Bagi umat Islam, ekonomi 'yang bernilai' adalah yang sesuai dengan maqashid syariah, yang tidak hanya menyangkut akidah, tetapi juga muamalah agar kemaslahatan terwujud," kata Wapres.
Pada kesempatan itu, Wapres mengatakan selain wajib bagi umat Islam, ekonomi syariah juga mengusung prinsip keadilan, inklusi dan universal bagi seluruh umat.
"Saya meyakini, menjalankan mandat pembangunan untuk memakmurkan rakyat secara berkeadilan akan mendatangkan kemuliaan bagi pelaku," katanya.
Ke depan, Wapres berharap agar nilai-nilai keadilan, pemerataan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan mesti lebih giat dipraktikkan di seluruh dimensi pembangunan.
Pada kesempatan itu, Wapres juga berharap agar nilai-nilai Islam yang melekat erat dalam kehidupan masyarakat Aceh, mesti terus dihayati sebagai modal kuat untuk semakin membumikan serta memajukan ekonomi dan keuangan syariah di wilayah ini.
Baca Juga
"Untuk itu, segenap pemuka agama dan para kiai mesti terus melakukan ijtihad-ijtihad dalam rangka mengembangkan kajian dan pemikiran di bidang ekonomi dan keuangan syariah kontemporer yang akan melahirkan solusi-solusi konkret atas berbagai persoalan masa kini dan mendatang," pungkasnya.
(uka)
Lihat Juga :
tulis komentar anda