Birokrasi Ruwet dan Data Tak Akurat Hambat Pemulihan Ekonomi
Senin, 03 Agustus 2020 - 15:31 WIB
Senada dengan Raden, Ketua Umum Gerakan Pakai Masker, Sigit Pramono mengatakan, birokrasi yang ruwet membuat pemulihan ekonomi di tengah masyarakat menjadi terhambat. Ia menilai, pemerintah perlu mengurai instansi atau pihak mana saja yang menghambat pemulihan ekonomi nasional tersebut.
(Baca Juga: Resesi Ekonomi RI Tidak Terhindarkan, Seberapa Dalam Tergantung Penyerapan PEN)
Ia menjelaskan, setidaknya ada lima pihak yang berpotensi menghambat pencairan anggaran untuk pemulihan ekonomi tersebut, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). "Kita berharap Satgas PEN bisa mendorong birokrasi pemerintah untuk mempercepat realisasi anggaran," tegas Sigit.
(Baca Juga: Resesi Ekonomi RI Tidak Terhindarkan, Seberapa Dalam Tergantung Penyerapan PEN)
Ia menjelaskan, setidaknya ada lima pihak yang berpotensi menghambat pencairan anggaran untuk pemulihan ekonomi tersebut, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). "Kita berharap Satgas PEN bisa mendorong birokrasi pemerintah untuk mempercepat realisasi anggaran," tegas Sigit.
(fai)
Lihat Juga :