Kontraksi 0,8%, Utang Luar Negeri Indonesia Capai Rp6.184 T per Agustus 2023
Senin, 16 Oktober 2023 - 11:09 WIB
Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2023 turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya, dimana kini tercatat sebesar USD395,1 miliar. Foto/Dok
JAKARTA - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2023 turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Posisi ULN Indonesia pada akhir Agustus 2023 tercatat sebesar USD395,1 miliar yang jika dirupiahkan mencapai Rp6.184 triliun (Kurs Rp15.654/USD), turun dibandingkan dengan posisi ULN akhir Juli 2023 yang mencapai USD397,1 miliar. Penurunan posisi ULN ini bersumber dari ULN sektor publik dan swasta.
"Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,8% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 0,7% (yoy)," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) , Erwin Haryono dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (16/10/2023).
ULN pemerintah menurun dibandingkan dengan bulan lalu. Posisi ULN pemerintah pada akhir Agustus 2023 tercatat sebesar USD191,6 miliar, turun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya yang sebesar USD193,2 miliar, atau secara tahunan tumbuh melambat menjadi 3,6% (yoy) dari periode sebelumnya sebesar 4,1% (yoy).
"Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden pada pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring dengan volatilitas di pasar keuangan global yang tinggi. Selain itu, pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel," jelas Erwin.
Dia mengatakan, sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, ULN berperan penting untuk mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas sehingga mampu menopang dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global.
Dukungan tersebut antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,0% dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,2%), jasa pendidikan (16,8%), konstruksi (14,2%), dan jasa keuangan dan asuransi (10,1%).
"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah," terang Erwin.
"Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,8% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 0,7% (yoy)," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) , Erwin Haryono dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (16/10/2023).
ULN pemerintah menurun dibandingkan dengan bulan lalu. Posisi ULN pemerintah pada akhir Agustus 2023 tercatat sebesar USD191,6 miliar, turun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya yang sebesar USD193,2 miliar, atau secara tahunan tumbuh melambat menjadi 3,6% (yoy) dari periode sebelumnya sebesar 4,1% (yoy).
"Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden pada pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring dengan volatilitas di pasar keuangan global yang tinggi. Selain itu, pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel," jelas Erwin.
Dia mengatakan, sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, ULN berperan penting untuk mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas sehingga mampu menopang dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global.
Dukungan tersebut antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,0% dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,2%), jasa pendidikan (16,8%), konstruksi (14,2%), dan jasa keuangan dan asuransi (10,1%).
"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah," terang Erwin.
tulis komentar anda