Isu Power Wheeling Kembali Mencuat, SP PLN Buka Suara

Kamis, 23 November 2023 - 12:45 WIB
Baca Juga: Israel-Hamas Gencatan Senjata, Kemlu: Peluang Akhiri Konflik secara Permanen

Abrar mengatakan, isu power wheeling berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Sebab, kata dia, skema ini berpotensi memicu tarif listrik yang mahal karena bertumpu pada pembangkit listrik berbasis EBT yang dibangun swasta, yang tentu akan lebih mahal.

"Yang akan menanggung beban tersebut adalah konsumen, dalam hal ini masyarakat secara umum. Padahal sebenarnya, saat ini pasokan listrik berbasis EBT dari PLN pun telah cukup untuk memenuhi kebutuhan energi listrik nasional," tegasnya.

Karena itu, lanjut dia, pemerintah dan DPR tidak perlu lagi memaksa memasukkan skema tersebut ke dalam draf RUU EBET. Terlebih, skema tersebut sebelumnya telah dibatalkan di Mahkamah Konstitusi (MK) dari UU Ketenagalistrikan melalui putusan Nomor 001-021-022/2003. Selanjutnya melalui putusan Nomor 111/PUU-XIII/2015 MK pun memutuskan bahwa pola unbundling dalam kelistrikan tidak sesuai dengan konstitusi, yaitu Pasal 33 UUD 1945.
(fjo)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!