5 Perusahaan Pertahanan AS Dijatuhi Sanksi oleh China, Berikut Nama dan Alasannya
Selasa, 09 Januari 2024 - 09:57 WIB
China menjatuhkan sanksi terhadap 5 perusahaan pertahanan Amerika Serikat (AS), ketika Taiwan bersiap menggelar pemilihan presiden dan parlemen pada 13 Januari 2024, mendatang. Foto/Dok
BEIJING - China menjatuhkan sanksi terhadap 5 perusahaan pertahanan Amerika Serikat (AS) , imbas aktivitas penjualan senjata ke Taiwan. Pengumuman sanksi China itu muncul ketika Taiwan bersiap menggelar pemilihan presiden dan parlemen pada 13 Januari 2024, mendatang.
Penjualan senjata AS ke Taiwan memang sering menjadi sumber ketegangan antara Beijing dan Washington. Bulan lalu, Departemen Luar Negeri AS menyetujui penjualan peralatan senilai USD300 juta atau setara Rp4,6 triliun (Kurs Rp15.420 per USD) untuk membantu memelihara sistem informasi taktis Taiwan.
Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri China pada akhir pekan lalu, mengatakan bahwa sanksi itu "Sebagai tanggapan atas tindakan salah yang dilakukan oleh AS".
Dijelaskan juga bahwa penjualan senjata baru-baru ini "sangat membahayakan kedaulatan dan kepentingan keamanan China, merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan".
Perusahaan-perusahaan yang dikenai sanksi China tersebut yakni BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat dan Data Link Solutions.
China akan membekukan aset perusahaan dan melarang semua pihak dan organisasi di China terlibat aktivitas dengan lima perusahaan asal AS itu, kata Kementerian Luar Negeri seperti dilansir BBC.
Belakangan, Beijing telah meningkatkan tekanan terhadap Taiwan menjelang pemilihan yang dapat mendefinisikan kembali hubungannya dengan China. Dalam pidato Malam Tahun Baru tahunannya, Presiden China Xi Jinping menegaskan kembali klaimnya bahwa Taiwan "pasti akan bersatu kembali" dengan China.
Nada yang lebih kuat juga disampaikan dibandingkan tahun lalu, ketika Xi Jinping berbicara tentang Taiwan menjadi bagian dari "keluarga yang sama".
Sebagai informasi, China memandang pulau berpenduduk 23 juta jiwa itu sebagai provinsi yang memisahkan diri yang pada akhirnya akan berada di bawah kendali Beijing. Sedangkan Taiwan menganggap dirinya berbeda dari daratan China, dengan konstitusinya sendiri dan para pemimpin yang dipilih secara demokratis.
Penjualan senjata AS ke Taiwan memang sering menjadi sumber ketegangan antara Beijing dan Washington. Bulan lalu, Departemen Luar Negeri AS menyetujui penjualan peralatan senilai USD300 juta atau setara Rp4,6 triliun (Kurs Rp15.420 per USD) untuk membantu memelihara sistem informasi taktis Taiwan.
Baca Juga
Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri China pada akhir pekan lalu, mengatakan bahwa sanksi itu "Sebagai tanggapan atas tindakan salah yang dilakukan oleh AS".
Dijelaskan juga bahwa penjualan senjata baru-baru ini "sangat membahayakan kedaulatan dan kepentingan keamanan China, merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan".
Baca Juga
Perusahaan-perusahaan yang dikenai sanksi China tersebut yakni BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat dan Data Link Solutions.
China akan membekukan aset perusahaan dan melarang semua pihak dan organisasi di China terlibat aktivitas dengan lima perusahaan asal AS itu, kata Kementerian Luar Negeri seperti dilansir BBC.
Belakangan, Beijing telah meningkatkan tekanan terhadap Taiwan menjelang pemilihan yang dapat mendefinisikan kembali hubungannya dengan China. Dalam pidato Malam Tahun Baru tahunannya, Presiden China Xi Jinping menegaskan kembali klaimnya bahwa Taiwan "pasti akan bersatu kembali" dengan China.
Nada yang lebih kuat juga disampaikan dibandingkan tahun lalu, ketika Xi Jinping berbicara tentang Taiwan menjadi bagian dari "keluarga yang sama".
Sebagai informasi, China memandang pulau berpenduduk 23 juta jiwa itu sebagai provinsi yang memisahkan diri yang pada akhirnya akan berada di bawah kendali Beijing. Sedangkan Taiwan menganggap dirinya berbeda dari daratan China, dengan konstitusinya sendiri dan para pemimpin yang dipilih secara demokratis.
(akr)
tulis komentar anda