Picu Banyak Reaksi Penolakan, Thailand Tunda Program BLT Rp218 Triliun
Kamis, 18 Januari 2024 - 08:04 WIB
Pemerintah Thailand mengumumkan penundaan pelaksanaan program bantuan langsung tunai. FOTO/Reuters
JAKARTA - Dalam sebuah peristiwa yang mengejutkan, Pemerintah Thailand telah mengumumkan penundaan pelaksanaan program bantuan langsung tunai (BLT). Inisiatif ini awalnya dijadwalkan untuk diluncurkan sebelum Mei 2024 bertujuan untuk memberikan bantuan keuangan kepada warga Thailand sehingga mengurangi tekanan ekonomi dan meningkatkan standar hidup.
Kabinet Thailand sebelumnya telah menyetujui pemotongan pajak bahan bakar minyak (BBM) selama tiga bulan dan rencana anggaran 3,6 triliun baht untuk tahun 2025 untuk mendukung harga BBM dan mengurangi biaya hidup. Namun, skema bantuan dompet digital senilai 14,3 miliar baht atau setara Rp6 triliun mengalami penundaan yang tak terduga, sehingga peluncuran ditunda hingga bulan Mei. Penundaan program ini, yang diproyeksikan akan memberikan 10.000 baht sekitar USD285 kepada 50 juta warga Thailand, telah menciptakan gelombang kekhawatiran di antara para calon penerima.
Mengutip BNN, penundaan tersebut dipandang sebagai kemunduran bagi pemerintahan Perdana Menteri (PM) Srettha Thavisin, yang telah mempromosikan kebijakan pemberian bantuan ini sebagai sesuatu yang penting untuk mendorong perekonomian yang lesu. Selain itu, hal ini juga berdampak pada kebijakan kampanye utama partai Pheu Thai yang berkuasa dalam pemilihan umum dan merupakan bagian dari serangkaian langkah-langkah stimulus yang dijanjikan untuk negara dengan ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara ini.
Aspirasi pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi rata-rata 5 persen selama empat tahun mungkin akan menghadapi tantangan karena penundaan ini. Meskipun rencana pemerintah Thailand untuk mendanai program bantuan tunai senilai USD14 miliar atau setara Rp218 triliun telah mendapat persetujuan dari penasihat hukum, Dewan Negara, rencana ini telah memicu reaksi keras dari partai-partai oposisi, para mantan gubernur bank sentral, dan para ekonom. Kekhawatiran berkisar pada pelebaran defisit fiskal dan memicu inflasi.
Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Thailand telah memperingatkan adanya potensi pelanggaran hukum dalam rencana pemberian dompet digital, yang menambah kerumitan pada situasi ini. Pemerintah belum memberikan jadwal baru untuk dimulainya bantuan keuangan ini, membuat banyak orang berada dalam ketidakpastian.
Kabinet Thailand sebelumnya telah menyetujui pemotongan pajak bahan bakar minyak (BBM) selama tiga bulan dan rencana anggaran 3,6 triliun baht untuk tahun 2025 untuk mendukung harga BBM dan mengurangi biaya hidup. Namun, skema bantuan dompet digital senilai 14,3 miliar baht atau setara Rp6 triliun mengalami penundaan yang tak terduga, sehingga peluncuran ditunda hingga bulan Mei. Penundaan program ini, yang diproyeksikan akan memberikan 10.000 baht sekitar USD285 kepada 50 juta warga Thailand, telah menciptakan gelombang kekhawatiran di antara para calon penerima.
Mengutip BNN, penundaan tersebut dipandang sebagai kemunduran bagi pemerintahan Perdana Menteri (PM) Srettha Thavisin, yang telah mempromosikan kebijakan pemberian bantuan ini sebagai sesuatu yang penting untuk mendorong perekonomian yang lesu. Selain itu, hal ini juga berdampak pada kebijakan kampanye utama partai Pheu Thai yang berkuasa dalam pemilihan umum dan merupakan bagian dari serangkaian langkah-langkah stimulus yang dijanjikan untuk negara dengan ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara ini.
Aspirasi pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi rata-rata 5 persen selama empat tahun mungkin akan menghadapi tantangan karena penundaan ini. Meskipun rencana pemerintah Thailand untuk mendanai program bantuan tunai senilai USD14 miliar atau setara Rp218 triliun telah mendapat persetujuan dari penasihat hukum, Dewan Negara, rencana ini telah memicu reaksi keras dari partai-partai oposisi, para mantan gubernur bank sentral, dan para ekonom. Kekhawatiran berkisar pada pelebaran defisit fiskal dan memicu inflasi.
Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Thailand telah memperingatkan adanya potensi pelanggaran hukum dalam rencana pemberian dompet digital, yang menambah kerumitan pada situasi ini. Pemerintah belum memberikan jadwal baru untuk dimulainya bantuan keuangan ini, membuat banyak orang berada dalam ketidakpastian.
(nng)
Lihat Juga :
tulis komentar anda