Harga Beras Naik Gila-gilaan, Produksi RI Minus 2,8 Juta Ton
Senin, 12 Februari 2024 - 14:32 WIB
JAKARTA - Produksi beras di Indonesia pada bulan Januari hingga Februari 2024, mengalami penurunan yang membuat harga beras di pasar meroket. Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi menjelaskan, kondisi tersebut diakibatkan oleh adanya fenomena El Nino yang mempengaruhi iklim tanam dan panen para petani di Indonesia.
"Jadi memang saat ini meskipun produksi dan konsumsi beras di Januari dan Februari 2024 minus 2,8 juta ton sebagai dampak dari penurunan produksi akibat El Nino, namun kita memerlukan beras yang cukup agar neracanya dapat terjaga secara positif," ujar Arief dalam keterangan resminya.
Menurutnya, kebijakan importasi beras ini menjadi salah satu upaya untuk menjaga ketersediaan beras di pasar terlebih dahulu, meskipun keterbatasan stok ini pada ujungnya berdampak pada kenaikan harga.
"Walaupun sangat pahit, importasi saat ini harus dijalankan. Mungkin kebijakan ini tidak populer saya sampaikan, tetapi harus dikerjakan untuk pemenuhan kebutuhan saat ini," ungkapnya.
Namun Arief menegaskan. bahwa importasi yang dilakukan sangat terukur sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak mengganggu harga di tingkat petani. “Salah satu indikasinya bisa dilihat dari NTPP saat ini adalah yang tertinggi senilai 116,16. Ini yang membuat petani kita semangat untuk menanam,” ujarnya.
Sementara itu Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) mengungkap harga beras medium saat ini terkerek di level Rp13.500 per kilo. Sedangkan beras premium sudah menyentuh harga Rp18.500 per kilo. Harga tersebut jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Sekretaris Jenderal DPP IKAPPI Reynaldi Sarijowan mengungkap, persoalan harga beras yang tak kunjung menyentuh HET ini disebabkan beberapa faktor. Ia menilai saat ini pemerintah tidak serius dalam pengelolaan beras sejak musim tanam tahun 2022 hingga saat ini, sehingga produktivitas beras datanya simpang siur.
IKAPPI mendorong agar pemerintah berhati-hati dengan lonjakan harga beras dan kelangkaan yang terjadi di pasar tradisional. "Ini penting karena ini momen politik, musim pemilu sehingga banyak beras yang di ambil diluar pasar tradisional atau produsen besar. Ini yang harus di jaga oleh pemerintah untuk ke depan," terangnya.
"Jadi memang saat ini meskipun produksi dan konsumsi beras di Januari dan Februari 2024 minus 2,8 juta ton sebagai dampak dari penurunan produksi akibat El Nino, namun kita memerlukan beras yang cukup agar neracanya dapat terjaga secara positif," ujar Arief dalam keterangan resminya.
Menurutnya, kebijakan importasi beras ini menjadi salah satu upaya untuk menjaga ketersediaan beras di pasar terlebih dahulu, meskipun keterbatasan stok ini pada ujungnya berdampak pada kenaikan harga.
"Walaupun sangat pahit, importasi saat ini harus dijalankan. Mungkin kebijakan ini tidak populer saya sampaikan, tetapi harus dikerjakan untuk pemenuhan kebutuhan saat ini," ungkapnya.
Namun Arief menegaskan. bahwa importasi yang dilakukan sangat terukur sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak mengganggu harga di tingkat petani. “Salah satu indikasinya bisa dilihat dari NTPP saat ini adalah yang tertinggi senilai 116,16. Ini yang membuat petani kita semangat untuk menanam,” ujarnya.
Sementara itu Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) mengungkap harga beras medium saat ini terkerek di level Rp13.500 per kilo. Sedangkan beras premium sudah menyentuh harga Rp18.500 per kilo. Harga tersebut jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Sekretaris Jenderal DPP IKAPPI Reynaldi Sarijowan mengungkap, persoalan harga beras yang tak kunjung menyentuh HET ini disebabkan beberapa faktor. Ia menilai saat ini pemerintah tidak serius dalam pengelolaan beras sejak musim tanam tahun 2022 hingga saat ini, sehingga produktivitas beras datanya simpang siur.
IKAPPI mendorong agar pemerintah berhati-hati dengan lonjakan harga beras dan kelangkaan yang terjadi di pasar tradisional. "Ini penting karena ini momen politik, musim pemilu sehingga banyak beras yang di ambil diluar pasar tradisional atau produsen besar. Ini yang harus di jaga oleh pemerintah untuk ke depan," terangnya.
(akr)
Lihat Juga :
tulis komentar anda