Tumpang Tindih Aturan, Industri Hasil Tembakau Butuh Kejelasan Roadmap
Minggu, 16 Agustus 2020 - 13:13 WIB
Fendi mengatakan, setidaknya lebih dari 300 regulasi di berbagai tingkatan dan dikeluarkan oleh berbagai instansi pemerintahan untuk mengatur industri hasil tembakau. Peraturan satu dan lainnya pada faktanya saling tumpah tindih, bahkan overlaping.
“Karena itu, harmonisasi dan kepastian regulasi penting untuk kelangsungan industri hasil tembakau dan memberikan arah yang lebih jelas bagi seluruh stakeholders industri hasil tembakau,” tegas Fendi.
Kuatnya desakan aktivis anti tembakau dan internasional terhadap permasalahan kesehatan yang ditimbulkan produk IHT. Bahkan, mereka mendesak Indonesia untuk meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Pasalnya, prevelansi masyarakat untuk merokok tetap tinggi.
Menurut Fendi, dengan eksesifnya kenaikan tarif cukai justru membuka peluang rokok ilegal semakin merebak, upaya pengendalian konsumsi justru tidak tercapai. Karenanya, hal terpenting adalah instrumen cukai IHT harus efektif mengendalikan konsumsi rokok.
Karena itu, diperlukan arah yang jelas masa depan IHT untuk meminimalisir kegaduhan polemik industri hasil tembakau (IHT) dengan merumuskan strategi pengembangan IHT yang tepat. (Baca juga: Polemik Status Justice Collaborator Nazaruddin hingga Akhirnya Bebas )
Fendi mendesak agar pemerintah merumuskan strategi kebijakan penyusunan peta jalan (roadmap) industri hasil tembakau dan rencana strategis pertembakauan nasional yang berbasis kesejahteraan petani dan pasar global, baik sebagai potensi pariwisata warisan budaya, maupun diversifikasi produk hasil tembakau non rokok.
“Roadmap IHT harus komprehensif dengan mengedepankan kedaulatan dan kemandirian bangsa, agar mengharmonisasikan semua pemangku kepentingan. Sehingga, menjadi acuan bersama agar dipatuhi semua pihak demi menjaga kelangsungan IHT,” terang Fendi.
Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian, Supriadi mengatakan industri hasil tembakau masih dilihat secara parsial, dari perspektif kesehatan semata.
Padahal, IHT berkontribusi sangat besar bagi Negara dan memberikan dampak luas baik secara sosial, ekonomi, maupun budaya terhadap pembangunan bangsa.
“Karenanya, kerangka yang digunakan untuk mengatur industri hasil tembakau (IHT) tidak semata-mata pendekatan kesehatan masyarakat, namun pendekatan industri,” kata Supriadi.
Terdapat ratusan regulasi/kebijakan yang berpotensi mematikan kelangsungan IHT sebagai industri strategis nasional. Supriadi khawatir serangkaian kebijakan yang bersifat mengendalikan serta dampak pandemi Covid-19 akan berpengaruh terhadap produksi IHT yang berujung pada terganggunya penerimaan negara. (Baca juga: Direksi Meninggal Akibat Covid-19, PT Indonesia Power Terapkan Protokol Kesehatan )
Oleh karena itu, Supriadi menekankan pentingnya penyusunan Roadmap IHT yang komprehensif dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, ekonomi, pendapatan negara, tenaga kerja, dan pertanian.
“Aspek kesehatan dan sosial ekonomi harusnya berdampingan, bukan saling mematikan karena sektor kesehatan masih memerlukan subsidi yang bisa dipenuhi dari kontribusi IHT terhadap penerimaan negara," tukas Supriadi.
“Karena itu, harmonisasi dan kepastian regulasi penting untuk kelangsungan industri hasil tembakau dan memberikan arah yang lebih jelas bagi seluruh stakeholders industri hasil tembakau,” tegas Fendi.
Kuatnya desakan aktivis anti tembakau dan internasional terhadap permasalahan kesehatan yang ditimbulkan produk IHT. Bahkan, mereka mendesak Indonesia untuk meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Pasalnya, prevelansi masyarakat untuk merokok tetap tinggi.
Menurut Fendi, dengan eksesifnya kenaikan tarif cukai justru membuka peluang rokok ilegal semakin merebak, upaya pengendalian konsumsi justru tidak tercapai. Karenanya, hal terpenting adalah instrumen cukai IHT harus efektif mengendalikan konsumsi rokok.
Karena itu, diperlukan arah yang jelas masa depan IHT untuk meminimalisir kegaduhan polemik industri hasil tembakau (IHT) dengan merumuskan strategi pengembangan IHT yang tepat. (Baca juga: Polemik Status Justice Collaborator Nazaruddin hingga Akhirnya Bebas )
Fendi mendesak agar pemerintah merumuskan strategi kebijakan penyusunan peta jalan (roadmap) industri hasil tembakau dan rencana strategis pertembakauan nasional yang berbasis kesejahteraan petani dan pasar global, baik sebagai potensi pariwisata warisan budaya, maupun diversifikasi produk hasil tembakau non rokok.
“Roadmap IHT harus komprehensif dengan mengedepankan kedaulatan dan kemandirian bangsa, agar mengharmonisasikan semua pemangku kepentingan. Sehingga, menjadi acuan bersama agar dipatuhi semua pihak demi menjaga kelangsungan IHT,” terang Fendi.
Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian, Supriadi mengatakan industri hasil tembakau masih dilihat secara parsial, dari perspektif kesehatan semata.
Padahal, IHT berkontribusi sangat besar bagi Negara dan memberikan dampak luas baik secara sosial, ekonomi, maupun budaya terhadap pembangunan bangsa.
“Karenanya, kerangka yang digunakan untuk mengatur industri hasil tembakau (IHT) tidak semata-mata pendekatan kesehatan masyarakat, namun pendekatan industri,” kata Supriadi.
Terdapat ratusan regulasi/kebijakan yang berpotensi mematikan kelangsungan IHT sebagai industri strategis nasional. Supriadi khawatir serangkaian kebijakan yang bersifat mengendalikan serta dampak pandemi Covid-19 akan berpengaruh terhadap produksi IHT yang berujung pada terganggunya penerimaan negara. (Baca juga: Direksi Meninggal Akibat Covid-19, PT Indonesia Power Terapkan Protokol Kesehatan )
Oleh karena itu, Supriadi menekankan pentingnya penyusunan Roadmap IHT yang komprehensif dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, ekonomi, pendapatan negara, tenaga kerja, dan pertanian.
“Aspek kesehatan dan sosial ekonomi harusnya berdampingan, bukan saling mematikan karena sektor kesehatan masih memerlukan subsidi yang bisa dipenuhi dari kontribusi IHT terhadap penerimaan negara," tukas Supriadi.
tulis komentar anda