Pemulihan Ekonomi-Kesehatan Perlu Keterlibatan Semua Pihak

Rabu, 19 Agustus 2020 - 06:35 WIB
Di sektor kesehatan, Komite Penanganan Covid-19 dan PEN terus berupaya mencari jalan terbaik untuk mengembangkan vaksin dan obat. Di sisi lain, komite juga memberikan perhatian terhadap pemulihan ekonomi agar kembali bergeliat pascapenerapan pembatasan sosial berskala besar yang menekan aktivitas masyarakat. "Kita harapkan awal tahun depan itu imunisasi massal," kata Erick. (Baca juga: AS-China Adu Kekuatan, Dunia Berisiko Jadi Dua Blok)

Dia menambahkan, langkah Indonesia yang sudah memasuki uji klinis tahap III ini sebagai sebuah keberhasilan, sebab menurutnya tidak banyak negara yang sudah memasuki tahap ini. "Jadi tidak ada yang salah dari Indonesia. Seakan-akan asumsi (dari) luar kita (itu) gatot, gagal total. Padahal, kita ini sama baiknya," tandasnya

Terkait penggunaan alokasi dana untuk pemulihan ekonomi, Erick menegaskan bahwa pihaknya terus menjalin komunikasi dengan pelaku usaha. "Kemarin saya juga ketemu Kadin, kita sampaikan sabar karena sedang tahap proses," katanya.

Terkait langkah pembukaan pariwisata, Erick menyatakan sektor pariwisata akan mengutamakan wisatawan domestik. Menurut dia, aspek kesehatan tetap satu sehingga belum akan membuka wisatawan untuk warga asing. “Protokol kesehatan tetap diutamakan,” kata dia. Erick memastikan, program pemerintah adalah mengutamakan kesehatan yang diikuti sektor ekonomi.

Dalam upaya memutar kembali roda perekonomian, pemerintah juga terus mendorong berbagai program dengan melibatkan sejumlah pihak. Tujuannya agar aktivitas ekonomi kembali bergairah.

“Kita upayakan penyerapan dana PEN ini bisa cepat terserap. Salah satu yang sedang dijalankan adalah bantuan melalui program keluarga harapan. Sampai saat ini dari Rp34 triliun, sudah Rp27 triliun untuk 10 juta keluarga,” kata Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin pada kesempatan yang sama. (Baca juga: Bangun Jalan Tol terpanjang di Indonesia, Hutama Karya Pakai Produk Lokal)

Dia menambahkan, pihaknya juga sudah mendapat data yang valid terkait pemberian bantuan untuk para pekerja yang bergaji di bawah Rp5 juta. Menurutnya, ada sekitar 15,7 juta pekerja yang bakal menerima uang Rp600.000 selama empat bulan, dengan skema pemberian per dua bulan hingga akhir tahun.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!