6 Fakta Proyek IKN, Investasi Swasta Masih Minim hingga Ancaman Banjir

Dhony bahkan mengajukan pengunduran diri lebih dulu sebelum Bambang Susantono. Bambang dilantik langsung oleh

Jokowi sebagai Kepala OIKN pada Maret 2022. Sebagai pengganti, Presiden Jokowi menunjuk Basuki Hadimoeljono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita IKN dan Raja Juli Antoni sebagai wakil. Keduanya saat ini juga menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

2. Terkendala Lahan

Beberapa lokasi lahan di IKN masih perlu dibebaskan sebelum pembangunan berlanjut. Beberapa opsi skema, baik ganti untung maupun pembangunan dan penataan, disiapkan. Otorita IKN mengakui ada 2.086 hektar lahan yang bermasalah.

3. Biaya Pembangunan IKN Membengkak

Kementerian PUPR telah mengajukan tambahan anggaran pembangunan IKN Nusantara. Besarnya Rp7-8 triliun. Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menyebutkan alokasi anggaran pembangunan IKN mencapai Rp23,6 triliun di 2023.

Tambahan anggaran tersebut rupanya akan digunakan dalam persiapan pengembangan lahan bagi investor di IKN. Hingga April 2024, realisasi anggaran untuk pembangunan IKN Nusantara sebesar Rp4,8 triliun. Jumlah itu sudah 12,1% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang sebesar Rp39,8 triliun. Total alokasi anggaran IKN dari tahun 2022 hingga 2024 sebesar Rp72,3 triliun. Bila dirinci, realisasi tahun 2022 sebesar Rp5,5 triliun, 2023 sebesar Rp27 triliun, dan 2024 sebesar Rp39,8 triliun.

4. Investasi Swasta di IKN Masih Terbatas

Realisasi investasi di IKN oleh badan usaha milik swasta masih terbatas. Saat ini, pembiayaan pembangunan IKN masih bergantung pada APBN. OIKN mengklaim sudah ada lebih dari 160 letter of intent (LOI) atau surat ketertarikan yang datang dari investor dalam dan luar negeri

5. Banjir Ancam IKN