6 Fakta Proyek IKN, Investasi Swasta Masih Minim hingga Ancaman Banjir

JAKARTA - Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dibangun untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju sesuai Visi Indonesia 2045. Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) telah disetujui menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI dan telah diserahkan kepada Presiden Jokowi.

Bambang Susantono adalah tokoh yang diberikan amanah oleh Jokowi memimpin pembangunan IKN Nusantara sebagai Kepala Otorita. Kiprahnya yang banyak bergelut di bidang infrastruktur membuatnya dipilih menjadi Kepala Otorita IKN kala itu.



Pembangunan IKN Nusantara direncanakan berlangsung dalam empat tahap. Tahap pertama pada 2020-2024, tahap kedua pada 2025-2035, tahap ketiga pada 2035-2045, serta tahap keempat pada 2045 dan seterusnya.

Pemindahan IKN dari Jakarta ke Nusantara direncanakan dilakukan pada 2024. Upacara Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 rencananya akan diselenggarakan di IKN.



Namun, isu minimnya investasi yang masuk ke IKN, permasalahan lahan, hingga mundurnya Kepala OIKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Dhony Rahajoe kini menjadi sorotan publik. Berikut fakta-fakta IKN yang dirangkum SINDOnews dari berbagai sumber, Selasa (4/6/2024).

1. Kepala dan Wakil Kepala OIKN Kompak Mengundurkan Diri

Kepala OIKN Bambang Susantono mengundurkan diri dari jabatan dua bulan menjelang rencana Jokowi menggelar upacara peringatan HUT RI ke-79 di IKN. Bukan hanya Bambang, Wakil Kepala OIKN Dhony Rahajoe juga mengundurkan diri bersamaan dengan Kepala OIKN tersebut.

Dhony bahkan mengajukan pengunduran diri lebih dulu sebelum Bambang Susantono. Bambang dilantik langsung oleh
Jokowi sebagai Kepala OIKN pada Maret 2022. Sebagai pengganti, Presiden Jokowi menunjuk Basuki Hadimoeljono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita IKN dan Raja Juli Antoni sebagai wakil. Keduanya saat ini juga menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

2. Terkendala Lahan

Beberapa lokasi lahan di IKN masih perlu dibebaskan sebelum pembangunan berlanjut. Beberapa opsi skema, baik ganti untung maupun pembangunan dan penataan, disiapkan. Otorita IKN mengakui ada 2.086 hektar lahan yang bermasalah.

3. Biaya Pembangunan IKN Membengkak

Kementerian PUPR telah mengajukan tambahan anggaran pembangunan IKN Nusantara. Besarnya Rp7-8 triliun. Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menyebutkan alokasi anggaran pembangunan IKN mencapai Rp23,6 triliun di 2023.

Tambahan anggaran tersebut rupanya akan digunakan dalam persiapan pengembangan lahan bagi investor di IKN. Hingga April 2024, realisasi anggaran untuk pembangunan IKN Nusantara sebesar Rp4,8 triliun. Jumlah itu sudah 12,1% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang sebesar Rp39,8 triliun. Total alokasi anggaran IKN dari tahun 2022 hingga 2024 sebesar Rp72,3 triliun. Bila dirinci, realisasi tahun 2022 sebesar Rp5,5 triliun, 2023 sebesar Rp27 triliun, dan 2024 sebesar Rp39,8 triliun.

4. Investasi Swasta di IKN Masih Terbatas

Realisasi investasi di IKN oleh badan usaha milik swasta masih terbatas. Saat ini, pembiayaan pembangunan IKN masih bergantung pada APBN. OIKN mengklaim sudah ada lebih dari 160 letter of intent (LOI) atau surat ketertarikan yang datang dari investor dalam dan luar negeri

5. Banjir Ancam IKN

Peneliti dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur, Pradarma Rupang, mengatakan kawasan inti IKN di Kecamatan Sepaku memiliki ancaman banjir. Hujan dengan intensitas tinggi dapat menyebabkan banjir di kawasan IKN.
Pradarma menduga eksploitasi lahan oleh perusahaan hutan tanaman industri (HTI) di hulu sungai membuat pohon endemik Kalimantan Timur berkurang. Padahal pohon tersebut sejatinya berfungsi sebagai penahan air agar tidak menimbulkan banjir.

Untuk mengendalikan banjir diperlukan strategi pengendalian banjir di kawasan IKN, meliputi pembangunan bendungan Sepaku Semoi dan intake Sungai Sepaku. Pemerintah Kalimantan Timur juga akan menormalisasi tujuh sungai sebagai program pengendalian banjir IKN.

6. Kejar Target Bangun Hunian

Pemerintah tengah mengejar target untuk membangun rumah susun bagi para pegawai pelat merah yang akan dipindahkan ke IKN. Pegawai pelat merah yang dimaksudkan adalah aparatur sipil negara (ASN) serta anggota Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hujurat, menyatakan lelang pembangunan rumah susun untuk ASN ditargetkan rampung pada Juli 2024.