IMF: Penyerahan Aset Rusia ke Ukraina Berisiko Rusak Sistem Moneter Global
Sabtu, 08 Juni 2024 - 11:23 WIB
IMF menyebutkan bahwa penggunaan dana Rusia yang dibekukan oleh Barat bisa merusak tatanan moneter global. FOTO/Ilustrasi
JAKARTA - Dana Moneter Internasional ( IMF ) kembali mengeluarkan peringatan mengenai risiko penyerahan aset Rusia ke Ukraina. Rencana penyitaan dan penggunaan dana milik Rusia yang tengah digodok negara-negara Barat itu dinilai dapat merusak sistem moneter global.
Juru Bicara IMF Julie Kozack mengatakan, setiap tindakan terkait aset tersebut harus memiliki dasar hukum yang kuat. Diketahui, Amerika Serikat (AS) dan sejumlah negara Uni Eropa (UE) tengah mencari cara untuk menggunakan dana bank sentral Rusia yang dibekukan Barat untuk membiayai militer Ukraina dan rekonstruksi negara itu di masa depan.
“Kami telah menyatakan posisi kami dengan jelas dan terbuka. IMF percaya bahwa tindakan apa pun yang diambil harus memiliki dasar hukum yang memadai dan tidak merusak fungsi sistem moneter internasional," ungkap Kozack pada konferensi pers, yang dikutip RIA Novosti.
Kozack membuat pernyataan serupa pada bulan April dan Mei lalu. Begitu pula Direktur Departemen IMF Eropa, Alfred Kammer, dan Wakil Direktur Pelaksana Pertama IMF Gita Gopinath.
UE dan negara-negara G7 telah memblokir sekitar USD300 miliar aset milik negara Rusia sejak awal konflik Ukraina pada tahun 2022. Sebagian besar dari jumlah ini, hampir 197 miliar euro atau sekitar USD214 miliar ditahan oleh lembaga kliring yang berbasis di Belgia, Euroclear.
Penyimpanan sekuritas melaporkan awal tahun ini bahwa aset yang terkena sanksi yang dimilikinya itu menghasilkan bunga sekitar 4,4 miliar euro pada tahun 2023. Menteri Keuangan AS Janet Yellen awal pekan ini mengatakan, AS dan sekutunya hampir mencapai kesepakatan mengenai rencana pemberian pinjaman bernilai miliaran dolar kepada Ukraina dari keuntungan yang diperoleh dari aset negara Rusia yang dibekukan tersebut.
Para pemimpin G7 akan membahas masalah ini pada pertemuan puncak kelompok tersebut di Italia minggu depan. Pendukung Kiev di Barat umumnya setuju bahwa aset yang dibekukan harus digunakan untuk membantu Ukraina. Namun regulator keuangan UE telah memperingatkan bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan risiko hukum yang serius.
Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde memperingatkan pada bulan April bahwa rencana apa pun untuk menggunakan aset Rusia atau keuntungan dari aset tersebut akan merusak supremasi hukum internasional, dengan konsekuensi yang tidak dapat diperkirakan.
Sementara itu, Rusia mengatakan bahwa tindakan apa pun yang diambil terhadap aset-asetnya akan dianggap sebagai "pencurian" dan menekankan bahwa penyitaan dana atau tindakan serupa akan melanggar hukum internasional dan memicu tindakan balasan.
Juru Bicara IMF Julie Kozack mengatakan, setiap tindakan terkait aset tersebut harus memiliki dasar hukum yang kuat. Diketahui, Amerika Serikat (AS) dan sejumlah negara Uni Eropa (UE) tengah mencari cara untuk menggunakan dana bank sentral Rusia yang dibekukan Barat untuk membiayai militer Ukraina dan rekonstruksi negara itu di masa depan.
“Kami telah menyatakan posisi kami dengan jelas dan terbuka. IMF percaya bahwa tindakan apa pun yang diambil harus memiliki dasar hukum yang memadai dan tidak merusak fungsi sistem moneter internasional," ungkap Kozack pada konferensi pers, yang dikutip RIA Novosti.
Kozack membuat pernyataan serupa pada bulan April dan Mei lalu. Begitu pula Direktur Departemen IMF Eropa, Alfred Kammer, dan Wakil Direktur Pelaksana Pertama IMF Gita Gopinath.
UE dan negara-negara G7 telah memblokir sekitar USD300 miliar aset milik negara Rusia sejak awal konflik Ukraina pada tahun 2022. Sebagian besar dari jumlah ini, hampir 197 miliar euro atau sekitar USD214 miliar ditahan oleh lembaga kliring yang berbasis di Belgia, Euroclear.
Penyimpanan sekuritas melaporkan awal tahun ini bahwa aset yang terkena sanksi yang dimilikinya itu menghasilkan bunga sekitar 4,4 miliar euro pada tahun 2023. Menteri Keuangan AS Janet Yellen awal pekan ini mengatakan, AS dan sekutunya hampir mencapai kesepakatan mengenai rencana pemberian pinjaman bernilai miliaran dolar kepada Ukraina dari keuntungan yang diperoleh dari aset negara Rusia yang dibekukan tersebut.
Para pemimpin G7 akan membahas masalah ini pada pertemuan puncak kelompok tersebut di Italia minggu depan. Pendukung Kiev di Barat umumnya setuju bahwa aset yang dibekukan harus digunakan untuk membantu Ukraina. Namun regulator keuangan UE telah memperingatkan bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan risiko hukum yang serius.
Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde memperingatkan pada bulan April bahwa rencana apa pun untuk menggunakan aset Rusia atau keuntungan dari aset tersebut akan merusak supremasi hukum internasional, dengan konsekuensi yang tidak dapat diperkirakan.
Sementara itu, Rusia mengatakan bahwa tindakan apa pun yang diambil terhadap aset-asetnya akan dianggap sebagai "pencurian" dan menekankan bahwa penyitaan dana atau tindakan serupa akan melanggar hukum internasional dan memicu tindakan balasan.
(fjo)
tulis komentar anda