Media Asing Sebut Jokowi Sibuk Perbaiki Citra IKN Setelah Pimpinan Otorita Mundur
Minggu, 09 Juni 2024 - 09:25 WIB
Reuters menyebut batu sandungan yang lebih besar bagi proyek IKN bisa jadi adalah presiden terpilih, Prabowo Subianto. Sebab, Prabowo yang memenangi pemilu pada bulan Februari lalu, meski menjanjikan kontinuitas IKN, juga memiliki proyek besar sendiri, yakni program makan siang gratis senilai USD29 miliar yang dimaksudkan untuk mengekang stunting.
Seorang politisi yang memiliki pengetahuan langsung mengenai isu tersebut kepada Reuters mengatakan, secara pribadi Prabowo juga belum membahas perpindahan ke IKN dengan timnya. Meskipun ia telah berjanji untuk terus mengembangkan proyek IKN, menurutnya hal tersebut sepertinya tidak akan terjadi dengan laju yang sama dengan saat ini.
Juru bicara Prabowo tidak segera menanggapi permintaan komentar, namun secara terbuka Prabowo mengatakan dia berkomitmen untuk melanjutkan proyek tersebut.
Seorang politisi senior yang terlibat serta anggota koalisi Prabowo secara pribadi juga membahas keraguan mengenai kapasitas anggaran negara untuk mendanai ibu kota baru dan program gizi yang dijanjikan pemerintah baru. "Jika sumber daya menjadi langka, (IKN) hanya akan menjadi barang yang tidak berguna," kata analis politik Kevin O’Rourke. "Akan ada banyak persaingan untuk mendapatkan item belanja lainnya di pemerintahan Prabowo," imbuhnya.
IKN dibayangkan sebagai kota pintar ramah lingkungan yang sangat modern, bahkan dilengkapi dengan taksi terbang. IKN bahkan dinilai lebih ambisius secara teknologi dan logistik dibandingkan ibu kota administratif baru di kawasan Asia Tenggara seperti Naypyidaw di Myanmar, dan Putrajaya di Malaysia.
Ribuan PNS rencananya akan diberangkatkan ke IKN mulai September ini, namun ada pula yang enggan berangkat. Dari hampir selusin pegawai negeri sipil yang berbicara kepada Reuters, hanya dua yang ingin pindah, sementara yang lain mengatakan mereka akan mempertimbangkan untuk berhenti atau meminta mutasi jika diminta.
"Tidak ada apa-apa di sana, fasilitas kesehatan dan pendidikan, dan sebagainya," kata seorang pegawai negeri di Kementerian Perhubungan. "Itu bukan pilihan, melainkan pengorbanan," cetusnya lagi.
Sementara itu, Kepala Gugus Tugas Infrastruktur Proyek Nusantara Danis Sumadilaga mengatakan, pemerintah telah memastikan fasilitas dasar termasuk apartemen, air, listrik, dan internet akan siap ketika pegawai negeri sipil tiba. "Kita harus paham, tidak semua fasilitas bisa didapat dalam sekejap. Kita ke sana untuk bekerja, mau fasilitas apa? Tidak bisa diharapkan seperti Jakarta," ujarnya dalam wawancara baru-baru ini.
Sementara itu, Chris Wren, CEO BritCham Indonesia, menilai investasi asing terhambat karena pemilu dan risiko terkait. Namun menurutnya minat terhadap investasi asing kini meningkat. "Ada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai investor di berbagai kebutuhan dan peluang – infrastruktur, teknologi kota pintar, utilitas, pendidikan, dll," katanya. "Namun, masih ada perasaan bahwa hal tersebut masih jauh dari sempurna pada saat ini."
Seorang politisi yang memiliki pengetahuan langsung mengenai isu tersebut kepada Reuters mengatakan, secara pribadi Prabowo juga belum membahas perpindahan ke IKN dengan timnya. Meskipun ia telah berjanji untuk terus mengembangkan proyek IKN, menurutnya hal tersebut sepertinya tidak akan terjadi dengan laju yang sama dengan saat ini.
Juru bicara Prabowo tidak segera menanggapi permintaan komentar, namun secara terbuka Prabowo mengatakan dia berkomitmen untuk melanjutkan proyek tersebut.
Seorang politisi senior yang terlibat serta anggota koalisi Prabowo secara pribadi juga membahas keraguan mengenai kapasitas anggaran negara untuk mendanai ibu kota baru dan program gizi yang dijanjikan pemerintah baru. "Jika sumber daya menjadi langka, (IKN) hanya akan menjadi barang yang tidak berguna," kata analis politik Kevin O’Rourke. "Akan ada banyak persaingan untuk mendapatkan item belanja lainnya di pemerintahan Prabowo," imbuhnya.
IKN dibayangkan sebagai kota pintar ramah lingkungan yang sangat modern, bahkan dilengkapi dengan taksi terbang. IKN bahkan dinilai lebih ambisius secara teknologi dan logistik dibandingkan ibu kota administratif baru di kawasan Asia Tenggara seperti Naypyidaw di Myanmar, dan Putrajaya di Malaysia.
Ribuan PNS rencananya akan diberangkatkan ke IKN mulai September ini, namun ada pula yang enggan berangkat. Dari hampir selusin pegawai negeri sipil yang berbicara kepada Reuters, hanya dua yang ingin pindah, sementara yang lain mengatakan mereka akan mempertimbangkan untuk berhenti atau meminta mutasi jika diminta.
"Tidak ada apa-apa di sana, fasilitas kesehatan dan pendidikan, dan sebagainya," kata seorang pegawai negeri di Kementerian Perhubungan. "Itu bukan pilihan, melainkan pengorbanan," cetusnya lagi.
Baca Juga
Sementara itu, Kepala Gugus Tugas Infrastruktur Proyek Nusantara Danis Sumadilaga mengatakan, pemerintah telah memastikan fasilitas dasar termasuk apartemen, air, listrik, dan internet akan siap ketika pegawai negeri sipil tiba. "Kita harus paham, tidak semua fasilitas bisa didapat dalam sekejap. Kita ke sana untuk bekerja, mau fasilitas apa? Tidak bisa diharapkan seperti Jakarta," ujarnya dalam wawancara baru-baru ini.
Sementara itu, Chris Wren, CEO BritCham Indonesia, menilai investasi asing terhambat karena pemilu dan risiko terkait. Namun menurutnya minat terhadap investasi asing kini meningkat. "Ada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai investor di berbagai kebutuhan dan peluang – infrastruktur, teknologi kota pintar, utilitas, pendidikan, dll," katanya. "Namun, masih ada perasaan bahwa hal tersebut masih jauh dari sempurna pada saat ini."
tulis komentar anda