Melanjutkan 10 Tahun Pemerataan Infrastruktur Telekomunikasi ke Era Prabowo-Gibran
Rabu, 16 Oktober 2024 - 19:15 WIB
"Tentunya harus di kota-kota terpencil, Indonesia Timur dan sebagainya. Ini tentunya menjadi PR besar kita bagaimana pemerataan, aksesibilitas, dan juga kompetensi yang harus dimiliki oleh masyarakat di Indonesia Timur, masyarakat yang di kota terpencil, 3T khususnya itu harus lebih merata juga," ujar Anthony.
Anthony menilai, pembangunan infrastruktur BTS dapat melibatkan UMKM dan pengusaha lokal. Ia pun meminta agar proyek tersebut tak dimonopoli oleh segelintir orang. Apalagi, hal ini dapat mendatangkan pertumbuhan ekonomi di daerah setempat.
"Kebayang 1 orang dikasih proyek Rp2 miliar bank, itu sudah bisa menghire atau merekrut 10-15 karyawan, bisa membiayai mereka, gaji dan sebagainya. Dan ini sudah bisa kredit rumah, kredit kantor dan sebagainya. Saya rasa ini menjadi peluang yang sangat bagus ke depan untuk melibatkan pengusaha lokal dan pengusaha UMKM," kata dia.
Upaya Kemenkominfo dalam mengikis kesenjangan akses internet tidak hanya dilakukan melalui pembangunan proyek BTS. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyatakan, pihaknya terus berupaya memperkecil kesenjangan digital melalui sejumlah program dan kebijakan strategis.
"Pemerintah terus melakukan upaya untuk memperkecil digital divide di tingkat nasional. Pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur berupa BTS di wilayah 3T, perluasan cakupan akses internet untuk fasilitas layanan publik, penggelaran jaringan kabel serat optik palapa ring, dan peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1," kata Budi dalam keterangan tertulis yang dikutip, Rabu (2/10/2024).
Selain itu pemerintah juga menginisiasi sejumlah program upskilling dan reskilling yang mencakup tiga tingkat kecakapan digital. Budi menilai, inisiatif itu sebagai upaya mencetak sumber daya manusia digital yang berdaya saing tinggi.
“Di tingkat dasar, terdapat Gerakan Nasional Literasi Digital untuk mendorong peningkatan kecakapan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi digital. Di tingkat menengah, terdapat Program Digital Talent Scholarship (DTS) yang memberikan berbagai pelatihan seperti cyber security dan artificial intelligence," ujarnya.
Kementerian Kominfo juga melaksanakan Program Digital Leadership Academy yang memberikan pelatihan kepemimpinan digital kepada para C-Level, pimpinan, dan pengambil kebijakan, dari sektor privat maupun publik di tingkat lanjut. Hal itu demi meningkatkan kemampuan dan kompetensi digital yang baik agar bisa mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur digital.
“Dalam pendidikan formal, Kementerian Kominfo juga menyediakan beasiswa S2 bidang digital, baik di perguruan tinggi di dalam dan luar negeri," ujar Budi.
Bukti konkret lain pemerintah dalam menekan kesenjangan internet di wilayah terpencil, yakni menyalurkan bantuan penyediaan layanan akses internet fixed broadband (FBB) tahun 2024 untuk masyarakat desa yang tersebar di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.
Anthony menilai, pembangunan infrastruktur BTS dapat melibatkan UMKM dan pengusaha lokal. Ia pun meminta agar proyek tersebut tak dimonopoli oleh segelintir orang. Apalagi, hal ini dapat mendatangkan pertumbuhan ekonomi di daerah setempat.
"Kebayang 1 orang dikasih proyek Rp2 miliar bank, itu sudah bisa menghire atau merekrut 10-15 karyawan, bisa membiayai mereka, gaji dan sebagainya. Dan ini sudah bisa kredit rumah, kredit kantor dan sebagainya. Saya rasa ini menjadi peluang yang sangat bagus ke depan untuk melibatkan pengusaha lokal dan pengusaha UMKM," kata dia.
Upaya Kemenkominfo dalam mengikis kesenjangan akses internet tidak hanya dilakukan melalui pembangunan proyek BTS. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyatakan, pihaknya terus berupaya memperkecil kesenjangan digital melalui sejumlah program dan kebijakan strategis.
"Pemerintah terus melakukan upaya untuk memperkecil digital divide di tingkat nasional. Pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur berupa BTS di wilayah 3T, perluasan cakupan akses internet untuk fasilitas layanan publik, penggelaran jaringan kabel serat optik palapa ring, dan peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1," kata Budi dalam keterangan tertulis yang dikutip, Rabu (2/10/2024).
Selain itu pemerintah juga menginisiasi sejumlah program upskilling dan reskilling yang mencakup tiga tingkat kecakapan digital. Budi menilai, inisiatif itu sebagai upaya mencetak sumber daya manusia digital yang berdaya saing tinggi.
“Di tingkat dasar, terdapat Gerakan Nasional Literasi Digital untuk mendorong peningkatan kecakapan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi digital. Di tingkat menengah, terdapat Program Digital Talent Scholarship (DTS) yang memberikan berbagai pelatihan seperti cyber security dan artificial intelligence," ujarnya.
Kementerian Kominfo juga melaksanakan Program Digital Leadership Academy yang memberikan pelatihan kepemimpinan digital kepada para C-Level, pimpinan, dan pengambil kebijakan, dari sektor privat maupun publik di tingkat lanjut. Hal itu demi meningkatkan kemampuan dan kompetensi digital yang baik agar bisa mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur digital.
“Dalam pendidikan formal, Kementerian Kominfo juga menyediakan beasiswa S2 bidang digital, baik di perguruan tinggi di dalam dan luar negeri," ujar Budi.
Bukti konkret lain pemerintah dalam menekan kesenjangan internet di wilayah terpencil, yakni menyalurkan bantuan penyediaan layanan akses internet fixed broadband (FBB) tahun 2024 untuk masyarakat desa yang tersebar di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.
tulis komentar anda