Soal Kelanjutan IKN, Menko AHY Sebut Perlu Penyesuaian Alokasi Anggaran
Kamis, 24 Oktober 2024 - 15:35 WIB
JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pembangunan Ibu Kota Nusantara ( IKN ) akan tetap dilanjutkan di bawah Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Akan tetapi menurutnya, alokasi anggaran untuk pembangunan IKN ke depannya perlu dilakukan penyesuaian. Terutama alokasi anggaran untuk dukungan pembangunan infrastruktur dasar dan kelengkapan fasilitas kota itu sendiri.
"Jadi saya mengatakan bahwa ini akan dilanjutkan tetapi tentu akan disesuaikan terutama budgetingnya, harus diketahui berapa budget yang dialokasikan untuk melanjutkan proyek-proyek di IKN, selebihnya kita kawal," kata AHY di Kantor Kementerian PUPR, Rabu (24/10/2024).
AHY menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo alokasi anggaran harus bisa lebih efisien dan tidak boros. Caranya mengoptimalkan, kas pemerintah hanya untuk pembangunan infrastruktur dasar, sedang sisanya mencari pembiayaan alternatif.
"Karena sekali lagi penekanan dari bapak presiden jangan sampai pembangunan tidak efisien apalagi kalau ada kebocoran," tambahnya.
Dalam rangka menjaga efisiensi kinerja APBN untuk Proyek IKN, maka AHY menyatakan diperlukan evaluasi setiap 5 tahun sekali terkait peta prioritas pembangunan. Termasuk dalam hal ini mega proyek Ibukota baru, yang diperkirakan butuh Rp466 triliun.
"IKN kembali saya mengatakan bahwa tentu setiap lima tahun perlu ada adjustment dan melihat peta prioritas pembangunan, ini berlaku untuk infrastruktur termasuk pembangunan sumber daya manusia," kata AHY.
Sebab menurutnya, ke depan akan banyak pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kualitas SDM, menciptakan swasembada pangan, dan swasembada energi. Sehingga tidak hanya IKN saja yang menjadi atensi pemerintah dalam bidang pembangunan infrastruktur.
"Presiden Prabowo juga tentu ingin bisa melanjutkan pembangunan IKN ini, tentu dengan timeline yang harus terus disesuaikan karena kita tahu bukan hanya IKN yang perlu mendapatkan atensi tapi juga proyek-proyek strategis nasional lain di berbagai wilayah," tutup AHY.
Akan tetapi menurutnya, alokasi anggaran untuk pembangunan IKN ke depannya perlu dilakukan penyesuaian. Terutama alokasi anggaran untuk dukungan pembangunan infrastruktur dasar dan kelengkapan fasilitas kota itu sendiri.
"Jadi saya mengatakan bahwa ini akan dilanjutkan tetapi tentu akan disesuaikan terutama budgetingnya, harus diketahui berapa budget yang dialokasikan untuk melanjutkan proyek-proyek di IKN, selebihnya kita kawal," kata AHY di Kantor Kementerian PUPR, Rabu (24/10/2024).
AHY menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo alokasi anggaran harus bisa lebih efisien dan tidak boros. Caranya mengoptimalkan, kas pemerintah hanya untuk pembangunan infrastruktur dasar, sedang sisanya mencari pembiayaan alternatif.
"Karena sekali lagi penekanan dari bapak presiden jangan sampai pembangunan tidak efisien apalagi kalau ada kebocoran," tambahnya.
Dalam rangka menjaga efisiensi kinerja APBN untuk Proyek IKN, maka AHY menyatakan diperlukan evaluasi setiap 5 tahun sekali terkait peta prioritas pembangunan. Termasuk dalam hal ini mega proyek Ibukota baru, yang diperkirakan butuh Rp466 triliun.
"IKN kembali saya mengatakan bahwa tentu setiap lima tahun perlu ada adjustment dan melihat peta prioritas pembangunan, ini berlaku untuk infrastruktur termasuk pembangunan sumber daya manusia," kata AHY.
Baca Juga
Sebab menurutnya, ke depan akan banyak pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kualitas SDM, menciptakan swasembada pangan, dan swasembada energi. Sehingga tidak hanya IKN saja yang menjadi atensi pemerintah dalam bidang pembangunan infrastruktur.
"Presiden Prabowo juga tentu ingin bisa melanjutkan pembangunan IKN ini, tentu dengan timeline yang harus terus disesuaikan karena kita tahu bukan hanya IKN yang perlu mendapatkan atensi tapi juga proyek-proyek strategis nasional lain di berbagai wilayah," tutup AHY.
(akr)
Lihat Juga :
tulis komentar anda