BKI Mendorong Kualitas Kapal untuk Pertahankan Status Whitelist Bendera Indonesia
Sabtu, 16 November 2024 - 21:29 WIB
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang diwakili oleh Dr. Capt. Miftahul Hadi, S.ST, MM, M.Mar mengatakan, bahwa BKI sebagai RO yang ditunjuk memiliki peran yang sangat besar untuk menjaga status whitelist. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga status whitelist dan meningkatkan kemaritiman.
“Ada pesan dari Bapak Dirjen, langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh seluruh stakeholder, pertama meningkatkan pengawasan dan penegakan regulasi. Kedua, pelatihan kepada awak kapal. Ketiga sistem perbaikan kapal yang sesuai dengan Planned Maintenance System yang ada. Selanjutnya, kerjasama internasional serta terkait kualitas inspeksi, kami dibagian PSC akan membuat strategic detention item yang berulang, sehingga bisa menjadi concern para pelaku usaha. Keenam berkolaborasi dengan asosiasi," terang Miftahul Hadi.
"Melalui seminar ini diharapkan dapat memperkuat komitmen standar keselamatan untuk menjaga maritim kita dan memposisikan Indonesia sebagai negara maritim yang disegani di kancah global. Saya yakin kerjasama dan komitmen kuat seluruh pemangku kepentingan dapat meningkatkan kemaritiman secara internasional," lanjutnya.
Pada presentasi narasumber, disampaikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, detensi kapal di luar negeri khususnya China menunjukkan tren peningkatan signifikan. Detensi ini tidak hanya terjadi pada kapal-kapal berbendera Indonesia dan tidak terbatas pada kapal yang diklasifikasikan oleh BKI saja, juga termasuk yang disertifikasi oleh klas asing lainnya tanpa terkecuali.
Hal ini dinilai perlu diapresiasi bahwa tidak semua kapal yang diperiksa PSCO akan mengalami detensi, tapi ada juga kapal-kapal bendera indonesia yang diperiksa dan zero deficiency. Serta bahwa target inspeksi kapal bendera Indonesia dilakukan sesuai dengan New Inspection Regime Tokyo MoU, yaitu berdasarkan tipe kapal, umur kapal, dan sebagainya.
Dimana Kapal Bendera Indonesia sebagian besar akan terdampak untuk dilakukan pemeriksaan lebih sering oleh port state control officer akibat tipe dan khususnya umur kapal. BKI tetap berkomitmen untuk mendekatkan layanan kepada para pengguna jasa khususnya untuk menambah jaringan layanan internasionalnya.
Seminar ini dihadiri oleh berbagai stakeholder, termasuk perwakilan dari Kementerian Perhubungan, asosiasi pelayaran INSA, dan perusahaan-perusahaan pelayaran Indonesia. Diharapkan melalui sinergi yang kuat antar semua pihak, kualitas kapal Indonesia dapat terus meningkat, dan detensi kapal dapat diminimalisir, menjaga reputasi pelayaran Indonesia di mata dunia.
“Ada pesan dari Bapak Dirjen, langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh seluruh stakeholder, pertama meningkatkan pengawasan dan penegakan regulasi. Kedua, pelatihan kepada awak kapal. Ketiga sistem perbaikan kapal yang sesuai dengan Planned Maintenance System yang ada. Selanjutnya, kerjasama internasional serta terkait kualitas inspeksi, kami dibagian PSC akan membuat strategic detention item yang berulang, sehingga bisa menjadi concern para pelaku usaha. Keenam berkolaborasi dengan asosiasi," terang Miftahul Hadi.
"Melalui seminar ini diharapkan dapat memperkuat komitmen standar keselamatan untuk menjaga maritim kita dan memposisikan Indonesia sebagai negara maritim yang disegani di kancah global. Saya yakin kerjasama dan komitmen kuat seluruh pemangku kepentingan dapat meningkatkan kemaritiman secara internasional," lanjutnya.
Pada presentasi narasumber, disampaikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, detensi kapal di luar negeri khususnya China menunjukkan tren peningkatan signifikan. Detensi ini tidak hanya terjadi pada kapal-kapal berbendera Indonesia dan tidak terbatas pada kapal yang diklasifikasikan oleh BKI saja, juga termasuk yang disertifikasi oleh klas asing lainnya tanpa terkecuali.
Hal ini dinilai perlu diapresiasi bahwa tidak semua kapal yang diperiksa PSCO akan mengalami detensi, tapi ada juga kapal-kapal bendera indonesia yang diperiksa dan zero deficiency. Serta bahwa target inspeksi kapal bendera Indonesia dilakukan sesuai dengan New Inspection Regime Tokyo MoU, yaitu berdasarkan tipe kapal, umur kapal, dan sebagainya.
Dimana Kapal Bendera Indonesia sebagian besar akan terdampak untuk dilakukan pemeriksaan lebih sering oleh port state control officer akibat tipe dan khususnya umur kapal. BKI tetap berkomitmen untuk mendekatkan layanan kepada para pengguna jasa khususnya untuk menambah jaringan layanan internasionalnya.
Seminar ini dihadiri oleh berbagai stakeholder, termasuk perwakilan dari Kementerian Perhubungan, asosiasi pelayaran INSA, dan perusahaan-perusahaan pelayaran Indonesia. Diharapkan melalui sinergi yang kuat antar semua pihak, kualitas kapal Indonesia dapat terus meningkat, dan detensi kapal dapat diminimalisir, menjaga reputasi pelayaran Indonesia di mata dunia.
(akr)
Lihat Juga :
tulis komentar anda