Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp6.950 Triliun per November 2024
Kamis, 16 Januari 2025 - 11:25 WIB
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada November 2024 tumbuh tipis cenderung melambat.
Posisi utang luar negeri Indonesia pada November 2024 tercatat sebesar USD424,1 miliar setara Rp6.950 triliun atau secara tahunan tumbuh 5,4% year on year (yoy) lebih rendah dibandingkan pada Oktober sebesar 7,7%.
"Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ULN sektor publik dan penurunan ULN swasta," ungkap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Kamis (16/1/2025).
Menurut Ramdan, ULN pemerintah juga tercatat menurun. Posisi ULN pemerintah pada November 2024 sebesar USD203,0 miliar atau tumbuh sebesar 5,4% lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada Oktober 2024 sebesar 8,6%.
"ULN tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional dan penarikan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek pemerintah," jelasnya.
Sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung belanja prioritas guna mendorong pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja, antara lain pada Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 20,9% dari total ULN Pemerintah; Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 19,4%; Jasa Pendidikan 16,8%; Konstruksi 13,5%; serta Jasa Keuangan dan Asuransi 9,0%.
Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah. ULN swasta juga menurun. Pada November 2024, posisi ULN swasta tercatat sebesar USD194,6 miliar, atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,6%, lebih dalam dari kontraksi 1,4% pada Oktober 2024.
Posisi utang luar negeri Indonesia pada November 2024 tercatat sebesar USD424,1 miliar setara Rp6.950 triliun atau secara tahunan tumbuh 5,4% year on year (yoy) lebih rendah dibandingkan pada Oktober sebesar 7,7%.
"Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ULN sektor publik dan penurunan ULN swasta," ungkap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Kamis (16/1/2025).
Menurut Ramdan, ULN pemerintah juga tercatat menurun. Posisi ULN pemerintah pada November 2024 sebesar USD203,0 miliar atau tumbuh sebesar 5,4% lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada Oktober 2024 sebesar 8,6%.
"ULN tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional dan penarikan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek pemerintah," jelasnya.
Sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung belanja prioritas guna mendorong pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja, antara lain pada Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 20,9% dari total ULN Pemerintah; Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 19,4%; Jasa Pendidikan 16,8%; Konstruksi 13,5%; serta Jasa Keuangan dan Asuransi 9,0%.
Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah. ULN swasta juga menurun. Pada November 2024, posisi ULN swasta tercatat sebesar USD194,6 miliar, atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,6%, lebih dalam dari kontraksi 1,4% pada Oktober 2024.
Lihat Juga :
tulis komentar anda