HIPMI Jaya Minta Pajak Olahraga Ditinjau Ulang
Jum'at, 11 Juli 2025 - 18:14 WIB
"Perlu ada klasifikasi berdasarkan kontribusi sosial dan kesehatan, terutama bagi olahraga komunitas seperti padel yang saat ini sedang berkembang," ujar Edlin.
Baca Juga: Fasilitas Olahraga Padel Kena Pajak 10%, Pramono: Yang Main Rata-rata Orang Mampu
Dari sisi teknis pelaksanaan, HIPMI Jaya juga menyoroti tidak adanya perbedaan tarif berdasarkan skala usaha. Ketua Banom Tenis HIPMI Jaya, Asa Dahlan, mencontohkan bahwa fasilitas olahraga seperti lapangan tenis dan badminton memiliki variasi skala yang luas, dari UMKM hingga korporasi.
"Konsumen olahraga juga beragam, banyak yang berasal dari segmen menengah ke bawah yang sangat sensitif terhadap harga. Ini perlu diperhitungkan dalam kebijakan fiskal," ujar Asa.
Sebagai langkah lanjutan, HIPMI Jaya menyatakan kesiapan berdialog dan memberikan masukan kepada Pemprov DKI Jakarta. Mereka berharap pendekatan kolaboratif dapat melahirkan kebijakan pajak daerah yang adil, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, sekaligus menjaga semangat hidup sehat masyarakat ibu kota.
Baca Juga: Fasilitas Olahraga Padel Kena Pajak 10%, Pramono: Yang Main Rata-rata Orang Mampu
Dari sisi teknis pelaksanaan, HIPMI Jaya juga menyoroti tidak adanya perbedaan tarif berdasarkan skala usaha. Ketua Banom Tenis HIPMI Jaya, Asa Dahlan, mencontohkan bahwa fasilitas olahraga seperti lapangan tenis dan badminton memiliki variasi skala yang luas, dari UMKM hingga korporasi.
"Konsumen olahraga juga beragam, banyak yang berasal dari segmen menengah ke bawah yang sangat sensitif terhadap harga. Ini perlu diperhitungkan dalam kebijakan fiskal," ujar Asa.
Sebagai langkah lanjutan, HIPMI Jaya menyatakan kesiapan berdialog dan memberikan masukan kepada Pemprov DKI Jakarta. Mereka berharap pendekatan kolaboratif dapat melahirkan kebijakan pajak daerah yang adil, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, sekaligus menjaga semangat hidup sehat masyarakat ibu kota.
(nng)
Lihat Juga :