Pergantian Menkeu Jadi Momentum Perluasan Pajak Industri Ekstraktif

Selasa, 09 September 2025 - 20:50 WIB
Selama ini, strategi penerimaan pajak dinilai belum berpihak pada keadilan sosial. Di satu sisi, kelompok masyarakat bawah terbebani oleh kenaikan PPN dan naiknya pajak daerah akibat pemotongan dana transfer. Di sisi lain, kalangan industri besar dan individu superkaya justru dinilai menikmati berbagai kelonggaran.

Kebijakan fiskal yang berlaku, menurut Transisi Bersih, telah menciptakan ketimpangan. Dalam konteks industri nikel, misalnya, pemerintah memberi berbagai insentif mulai dari tax holiday, pembebasan bea masuk, hingga subsidi energi besar-besaran, yang sebagian besar dinikmati perusahaan asing.

"Akibatnya, rakyat justru menanggung biaya lingkungan dan sosial, sementara keuntungan besar mengalir ke investor asing," ujar Rahman.

Riset Transisi Bersih pada nikel menunjukkan, kebijakan larangan ekspor bijih nikel mentah dan pemberian insentif besar-besaran pada pembangunan smelter juga telah memicu over investment dan over production.

Kapasitas smelting nikel di Indonesia naik 15 kali lipat hanya dalam tujuh tahun, dari 200.000 ton pada 2016 menjadi lebih dari 3 juta ton pada 2023, dan berpotensi mencapai 5,5 juta ton dalam beberapa tahun ke depan. Akibatnya, terjadi surplus produksi yang menekan harga nikel dunia, sementara cadangan nikel Indonesia semakin cepat terkuras.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!