Krisis Anggaran, Gaji Ribuan PNS AS Terancam Tak Dibayar
Selasa, 30 September 2025 - 22:20 WIB
"Terakhir kali kami mengalami hal seperti ini, tidak seluruh pemerintahan yang terdampak, tetapi berlangsung selama 35 hari, dan itu berarti hampir tiga kali gaji yang hilang bagi sebagian orang," ujar Wakil Presiden Kebijakan dan Program di Asosiasi Pegawai Federal Aktif dan Pensiunan Nasional, John Hatton, dikutip dari CNBC, Selasa (30/9).
Selama shutdown sebagian besar pegawai di lembaga pemerintah yang didanai melalui proses alokasi tahunan biasanya akan menjalani cuti tanpa dibayar jika lembaganya belum menerima dana. Mereka yang pekerjaannya dinilai penting untuk melindungi jiwa atau properti, atau untuk menyalurkan manfaat yang diwajibkan, akan dianggap esensial dan tetap diwajibkan bekerja, menurut Kantor Manajemen Personalia (OPM). Pegawai dijanjikan akan menerima gaji tunggakan setelah pemerintah kembali beroperasi.
"Situasi ini selalu sulit bagi pegawai federal," kata Hatton, "baik mereka tetap bekerja, cuti tanpa dibayar, maupun sekarang dengan adanya opsi baru berupa pemberitahuan RIF, yang bisa berujung pada kehilangan pekerjaan permanen."
Baca Juga: Negara NATO: Putin Tak Ingin Memulai Perang Dunia III
Para pakar menyebutkan masih belum jelas bagaimana RIF massal bisa dilaksanakan saat terjadi krisis anggaran seperti ini. Secara hukum, lembaga pemerintah diwajibkan memberikan dasar pembenaran untuk PHK, menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pegawai 60 hari sebelum PHK, serta menyediakan mekanisme banding.
Selama shutdown sebagian besar pegawai di lembaga pemerintah yang didanai melalui proses alokasi tahunan biasanya akan menjalani cuti tanpa dibayar jika lembaganya belum menerima dana. Mereka yang pekerjaannya dinilai penting untuk melindungi jiwa atau properti, atau untuk menyalurkan manfaat yang diwajibkan, akan dianggap esensial dan tetap diwajibkan bekerja, menurut Kantor Manajemen Personalia (OPM). Pegawai dijanjikan akan menerima gaji tunggakan setelah pemerintah kembali beroperasi.
"Situasi ini selalu sulit bagi pegawai federal," kata Hatton, "baik mereka tetap bekerja, cuti tanpa dibayar, maupun sekarang dengan adanya opsi baru berupa pemberitahuan RIF, yang bisa berujung pada kehilangan pekerjaan permanen."
Baca Juga: Negara NATO: Putin Tak Ingin Memulai Perang Dunia III
Para pakar menyebutkan masih belum jelas bagaimana RIF massal bisa dilaksanakan saat terjadi krisis anggaran seperti ini. Secara hukum, lembaga pemerintah diwajibkan memberikan dasar pembenaran untuk PHK, menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pegawai 60 hari sebelum PHK, serta menyediakan mekanisme banding.
(nng)
Lihat Juga :