Perhapi: Banjir Garoga Dipicu Anomali Curah Hujan Ekstrem
Senin, 09 Maret 2026 - 14:34 WIB
Model probabilitas, jelas dia, menunjukkan skala kejadian berada pada kategori R700 hingga R1000. Padahal, regulasi mitigasi pemerintah hanya mewajibkan standar hingga R50. Dalam konteks DAS Garoga, imbuhnya, CENAGO juga menilai kontribusi perubahan tutupan lahan korporasi terhadap banjir relatif kecil: PTAR sekitar 1,6%, PT TBS 0,4%, dan PT NSHE 0,02%.
"Artinya, fenomena ini adalah Super Force Majeure yang melampaui kemampuan teknis seluruh pemangku kepentingan. Data hidrologi menunjukkan kontribusi operasional tambang terhadap banjir sangat kecil, hanya 0,32%, sehingga penerapan Strict Liability perlu ditinjau secara proporsional berdasarkan temuan ilmiah," tegas Heri. "Demi obyektivitas seyogyanya ditinjau kembali," imbuhnya.
Sudirman Widhy Hartono juga menegaskan pentingnya memastikan setiap keputusan kebijakan didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif dan objektif. "Setiap keputusan yang diambil harus adil, transparan, dan bebas dari tekanan opini yang tidak berbasis data. Kami berharap hasil konsensus pakar ini menjadi dasar utama bagi Pemerintah dalam mengambil keputusan yang bijaksana untuk memulihkan operasional industri strategis nasional," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Indonesia (API-IMA), Rachmat Makkasau juga menekankan pentingnya menjaga iklim investasi yang kondusif di sektor pertambangan. Menurutnya, pemerintah tentu akan melakukan evaluasi mendalam terkait izin usaha pertambangan yang tengah menjadi perhatian publik.
"Kami percaya bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi lebih detail terkait izin operasional yang sedang dicabut. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi dengan baik dan bertanggung jawab, mengedepankan aspek ESG, serta mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk aspek pengelolaan lingkungan hidup, tentu harus tetap dapat beroperasi. Ini penting untuk memastikan bahwa iklim investasi di sektor pertambangan tetap kondusif," tegasnya.
"Artinya, fenomena ini adalah Super Force Majeure yang melampaui kemampuan teknis seluruh pemangku kepentingan. Data hidrologi menunjukkan kontribusi operasional tambang terhadap banjir sangat kecil, hanya 0,32%, sehingga penerapan Strict Liability perlu ditinjau secara proporsional berdasarkan temuan ilmiah," tegas Heri. "Demi obyektivitas seyogyanya ditinjau kembali," imbuhnya.
Sudirman Widhy Hartono juga menegaskan pentingnya memastikan setiap keputusan kebijakan didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif dan objektif. "Setiap keputusan yang diambil harus adil, transparan, dan bebas dari tekanan opini yang tidak berbasis data. Kami berharap hasil konsensus pakar ini menjadi dasar utama bagi Pemerintah dalam mengambil keputusan yang bijaksana untuk memulihkan operasional industri strategis nasional," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Indonesia (API-IMA), Rachmat Makkasau juga menekankan pentingnya menjaga iklim investasi yang kondusif di sektor pertambangan. Menurutnya, pemerintah tentu akan melakukan evaluasi mendalam terkait izin usaha pertambangan yang tengah menjadi perhatian publik.
"Kami percaya bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi lebih detail terkait izin operasional yang sedang dicabut. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi dengan baik dan bertanggung jawab, mengedepankan aspek ESG, serta mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk aspek pengelolaan lingkungan hidup, tentu harus tetap dapat beroperasi. Ini penting untuk memastikan bahwa iklim investasi di sektor pertambangan tetap kondusif," tegasnya.
(nng)
Lihat Juga :