Rokok Ilegal Gerus Penerimaan Negara, Penegakan Hukum Tak Bisa Ditawar

Rencana penambahan layer atau lapisan baru dalam struktur tarif cukai, seperti wacana golongan SKM III yang bertarif rendah, dinilai justru berpotensi memperumit sistem dan membuka celah manipulasi baru. Ia mengingatkan bahwa arah kebijakan sebelumnya yang fokus pada penyederhanaan tarif jauh lebih transparan dan mudah diawasi.

"Masalah utama kita bukan kurangnya layer, tetapi kompleksitas sistem itu sendiri. Ketika sistem terlalu rumit, peluang moral hazard semakin besar dan pelaku usaha bisa mencari celah," jelasnya.

Meskipun kebijakan fiskal (penyesuaian tarif) dan penegakan hukum harus berjalan secara simultan, Piter menilai aspek penegakan hukum saat ini jauh lebih mendesak untuk diprioritaskan. Menurunkan atau menyesuaikan tarif tanpa diimbangi pengawasan yang kuat tidak akan menghentikan peredaran rokok ilegal.

Tanpa pengawasan ketat dan sanksi hukum yang memberikan efek jera, para pelaku kejahatan akan menganggap pelanggaran ini tidak memiliki konsekuensi serius.

"Kalau dibiarkan, rokok ilegal akan terus berkembang dan semakin sulit dikendalikan. Karena itu, pengungkapan kasus oleh KPK ini seharusnya menjadi fondasi utama evaluasi tata kelola cukai untuk menekan peredaran rokok ilegal sekaligus melindungi industri yang patuh hukum," kata Piter.