ISEI Riau Prakarsai Reformulasi DBH Sawit dan Evaluasi Peran BPDP

ISEI Riau mengusulkan perubahan mendasar pada variabel perhitungan DBH Sawit yang hanya berasal pungutan ekspor dan bea keluar. Seharusnya Komponen Biodiesel B50 serta produk-produk hilir sawit lainnya juga harus dimasukkan ke dalam formula perhitungan atau struktur variabel perhitungan DBH dalam PMK No. 10 Tahun 2026.

Hal ini bertujuan agar daerah penghasil mendapatkan insentif langsung dari peningkatan nilai tambah produk turunan sawit di wilayahnya, sesuai semangat hilirisasi yang dicanangkan pemerintah.

3. Evaluasi & Redesign Peran BPDP

Keberadaan BPDP (Badan Pengelola Dana Perkebunan) disoroti karena dianggap terlalu fokus pada subsidi biodiesel untuk korporasi besar. ISEI Riau merekomendasikan untuk mengalihkan sebagian subsidi biodiesel yang "tak sepatutnya" mendominasi anggaran untuk dialokasikan langsung ke program percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), peningkatan sarana prasarana petani, dan pembangunan industri hilir serta untuk program beasiswa dan penelitian di daerah, bukan sekadar menjadi penyokong utama subsidi biodiesel untuk korporasi besar.

ISEI Riau mengajak seluruh elemen pemerintah daerah dan pengurus ISEI di daerah penghasil sawit se-Indonesia untuk bersinergi melakukan tekanan kebijakan (policy pressure) agar pusat melakukan revisi terhadap skema DBH ini. Kami berharap masukan dari diskusi publik tanggal 6 Mei 2026 yang diselenggarakan oleh ISEI Riau menjadi pertimbangan utama bagi Kementerian Keuangan dalam merevisi kebijakan fiskal sektor perkebunan.

"Daerah penghasil sawit dan Riau tidak boleh terus-menerus menjadi penonton di tengah kejayaan industri sawit nasional. Reformulasi ini adalah perjuangan untuk memastikan bahwa kekayaan alam yang dihasilkan dari tanah daerah benar-benar kembali untuk menyejahterakan rakyat di daerah tersebut," tegas Ketua ISEI Riau.