Rencana Batasan Tar-Nikotin dan Penyeragaman Kemasan Dinilai Ancam Industri Kretek Nasional
Minggu, 28 Juni 2026 - 11:32 WIB
Agus mengatakan, rencana penyeragaman kemasan dinilai berpotensi menghilangkan identitas merek yang menjadi pembeda utama produk legal. Apabila seluruh kemasan dibuat seragam, konsumen dikhawatirkan semakin sulit membedakan produk legal dan ilegal. Kondisi tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku usaha rokok ilegal sehingga peredarannya semakin meningkat.
"Pada akhirnya, negara juga berpotensi mengalami penurunan penerimaan dari cukai hasil tembakau akibat meningkatnya peredaran produk yang tidak memenuhi ketentuan," katanya.
Di sisi lain, pembatasan kadar tar dan nikotin dikhawatirkan akan mempersulit produsen kretek mempertahankan karakteristik produknya. Bagi industri kecil dan menengah, penyesuaian terhadap ketentuan baru berpotensi meningkatkan biaya produksi dan mengurangi daya saing usaha.
"Apabila tidak diantisipasi dengan baik, kondisi tersebut dapat mengancam keberlangsungan industri kretek nasional serta berdampak pada penyerapan tenaga kerja," imbuhnya.
Pradipa Institute memandang, tujuan perlindungan kesehatan masyarakat merupakan hal yang penting. Namun demikian, penyusunan kebijakan harus dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor ekonomi, perlindungan tenaga kerja, keberlangsungan industri nasional, serta penerimaan negara.
"Regulasi yang tidak disusun secara seimbang justru berpotensi menimbulkan konsekuensi yang tidak diharapkan, termasuk meningkatnya peredaran rokok ilegal," pungkas Agus.
"Pada akhirnya, negara juga berpotensi mengalami penurunan penerimaan dari cukai hasil tembakau akibat meningkatnya peredaran produk yang tidak memenuhi ketentuan," katanya.
Di sisi lain, pembatasan kadar tar dan nikotin dikhawatirkan akan mempersulit produsen kretek mempertahankan karakteristik produknya. Bagi industri kecil dan menengah, penyesuaian terhadap ketentuan baru berpotensi meningkatkan biaya produksi dan mengurangi daya saing usaha.
"Apabila tidak diantisipasi dengan baik, kondisi tersebut dapat mengancam keberlangsungan industri kretek nasional serta berdampak pada penyerapan tenaga kerja," imbuhnya.
Pradipa Institute memandang, tujuan perlindungan kesehatan masyarakat merupakan hal yang penting. Namun demikian, penyusunan kebijakan harus dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor ekonomi, perlindungan tenaga kerja, keberlangsungan industri nasional, serta penerimaan negara.
"Regulasi yang tidak disusun secara seimbang justru berpotensi menimbulkan konsekuensi yang tidak diharapkan, termasuk meningkatnya peredaran rokok ilegal," pungkas Agus.
(akr)
Lihat Juga :