Bukalapak Happy, Transaksi Pembayaran PBB & Pajak Motor Naik 86%
Kamis, 24 September 2020 - 21:47 WIB
"Di tahun ini juga, Bukalapak menjadi marketplace pertama yang menerima pembayaran E-Samsat pada Mitra Bukalapak sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah menggalakkan pembayaran pajak daerah," Jelasnya.
Baca Juga: Baru Jadi Direktur Telkom, Mantan Bos Bukalapak Diserbu Keluh Kesah Pelanggan
Adapun, ia menargetkan tahun depan pertumbuhan transaksi pembayaran pajak bisa tumbuh 3 kali lipat. "Tahun depan, kami menargetkan pertumbuhan transaksi hingga tiga kali lipat dari tahun ini, dengan mengajak kota dan kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur bisa bergabung untuk live PBB dan E-Samsat.” tambah Rachmat.
Sementara itu, tata cara pembayaran PBB dan E-Samsat di Bukalapak fokus pada proses pembayaran yang real time, aman dan mudah diakses. Terlebih di situasi pandemi seperti ini, pengguna tetap bisa menunaikan kewajibannya membayar PBB tanpa harus keluar rumah atau kontak dekat dengan orang lain.
"Selain komitmen kami pada penciptaan kesetaraan akses teknologi, tentu hal ini ditujukan untuk mendukung optimalisasi pelayanan publik dari pemerintah yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan pendapatan negara," pungkasnya.
Baca Juga: Baru Jadi Direktur Telkom, Mantan Bos Bukalapak Diserbu Keluh Kesah Pelanggan
Adapun, ia menargetkan tahun depan pertumbuhan transaksi pembayaran pajak bisa tumbuh 3 kali lipat. "Tahun depan, kami menargetkan pertumbuhan transaksi hingga tiga kali lipat dari tahun ini, dengan mengajak kota dan kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur bisa bergabung untuk live PBB dan E-Samsat.” tambah Rachmat.
Sementara itu, tata cara pembayaran PBB dan E-Samsat di Bukalapak fokus pada proses pembayaran yang real time, aman dan mudah diakses. Terlebih di situasi pandemi seperti ini, pengguna tetap bisa menunaikan kewajibannya membayar PBB tanpa harus keluar rumah atau kontak dekat dengan orang lain.
"Selain komitmen kami pada penciptaan kesetaraan akses teknologi, tentu hal ini ditujukan untuk mendukung optimalisasi pelayanan publik dari pemerintah yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan pendapatan negara," pungkasnya.
(nng)
Lihat Juga :