Pengembangan Energi Surya di Indonesia Gantungkan Harapan ke RUU EBT
Kamis, 01 Oktober 2020 - 17:09 WIB
Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) mengatakan, implementasi pengembangan energi surya di Indonesia sering kali tidak konsisten. Foto/SINDO Photo
JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) Andhika Prastawa mengatakan, implementasi pengembangan energi surya di Indonesia sering kali tidak konsisten. Padahal, energi surya memiliki potensi paling besar dibandingkan Energi Baru Terbarukan (EBT) lainnya yaitu lebih dari 207,8 GWp tetapi kapasitas terpasang per tahun 2018 masih 90 MWp.
"Ada target, namun implementasinya tidak konsisten. Harapannya dengan Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) akan memberikan dasar yang kuat sehingga apapun peraturan yang ada di bawah menjadi acuan," ujarnya dalam rapat dengan pendapat dengan komisi VII DPR RI, Kamis (1/10/2020).
(Baca Juga: Perpres EBT Dorong Target Pemenuhan Bauran Energi Nasional )
Menurut dia, adanya UU EBT menjadi lebih pasti dan fokus dalam menjabarkan peraturan tersebut. Di sisi lain, harga energi terbarukan tidak menarik dan dibatasi dengan Biaya Pokok Pembangkitan (BPP) nasional PLN.
"Harga energi terbarukan dianggap masih belum menarik. Memang di lokasi tertentu di luar Jawa masih bersaing tapi jumlah kapasitas yang bisa diserap di luar Jawa lebih kecil daripada di Pulau Jawa sehingga pengembangan EBT khususnya energi surya terasa lambat," jelasnya.
(Baca Juga: Tarik Investor, Tarif Listrik EBT Akan Dibuat Lebih Menarik )
Dia melanjutkan, pengembangan energi surya masih memerlukan insentif untuk mendorong masyarakat menggunakan energi surya sehingga perkembangannya signifikan. Andhika menambahkan, aturan penggunaan TKDN juga belum mencerminkan kesiapan rantai pasok industri dan daya saing industri serta teknologi dalam negeri.
"Untuk itu butuh dukungan dari berbagai pemangku kepentingan termasuk kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah. Kami sangat berharap RUU EBT ini bisa mempercepat implementasi energi surya di Indonesia," tandasnya.
"Ada target, namun implementasinya tidak konsisten. Harapannya dengan Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) akan memberikan dasar yang kuat sehingga apapun peraturan yang ada di bawah menjadi acuan," ujarnya dalam rapat dengan pendapat dengan komisi VII DPR RI, Kamis (1/10/2020).
(Baca Juga: Perpres EBT Dorong Target Pemenuhan Bauran Energi Nasional )
Menurut dia, adanya UU EBT menjadi lebih pasti dan fokus dalam menjabarkan peraturan tersebut. Di sisi lain, harga energi terbarukan tidak menarik dan dibatasi dengan Biaya Pokok Pembangkitan (BPP) nasional PLN.
"Harga energi terbarukan dianggap masih belum menarik. Memang di lokasi tertentu di luar Jawa masih bersaing tapi jumlah kapasitas yang bisa diserap di luar Jawa lebih kecil daripada di Pulau Jawa sehingga pengembangan EBT khususnya energi surya terasa lambat," jelasnya.
(Baca Juga: Tarik Investor, Tarif Listrik EBT Akan Dibuat Lebih Menarik )
Dia melanjutkan, pengembangan energi surya masih memerlukan insentif untuk mendorong masyarakat menggunakan energi surya sehingga perkembangannya signifikan. Andhika menambahkan, aturan penggunaan TKDN juga belum mencerminkan kesiapan rantai pasok industri dan daya saing industri serta teknologi dalam negeri.
"Untuk itu butuh dukungan dari berbagai pemangku kepentingan termasuk kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah. Kami sangat berharap RUU EBT ini bisa mempercepat implementasi energi surya di Indonesia," tandasnya.
(akr)
tulis komentar anda