Tembus Rp149 Triliun, Investasi Dana Pensiun BUMN Harus Lebih Likuid
Jum'at, 16 Oktober 2020 - 04:00 WIB
“Jadi, dapen yang tadinya fully funded bisa berubah dalam satu tahun atau beberapa waktu ke depan menjadi unfunded,” kata dia di Jakarta, Kamis (15/10/2020). Untuk mengatasi RKD di bawah 100% tersebut, perlu ada injeksi atau setoran tambahan agar kekurangan tersebut bisa tertutupi.
(Baca Juga: Mengurus Dana Pensiun Harus Ekstra Hati-hati di Tengah Gejolak Pasar Keuangan)
Sementara itu, mengenai investasi dana pensiun BUMN, dia mengatakan bahwa harus lebih likuid. Beberapa instrumen di pasar finansial bisa menjadi pilihan, dengan catatan memiliki risiko kecil seperti SBN, fixed income, SUN, SBSN, ORI, dan obligasi korporasi berperingkat AAA. Selain itu, dana pensiun bisa ditempatkan di pasar uang, seperti deposito. “Untuk investasi jangka pendek, tidak wise apabila ditaruh di saham, apalagi properti,” jelas dia.
Diperkirakan lebih dari 80% DPPK BUMN memiliki portofolio investasi dalam bentuk penyertaan langsung dan tanah atau bangunan. Padahal, investasi tersebut tergolong kurang likuid sehingga cenderung kurang optimal. Hal tersebut dikhawatirkan dapat berdampak terhadap likuiditas dana pensiun.
Belum lagi, masalah pengawasan yang belum optimal dan tata kelola yang kurang prudent. Sebab itu, dibutuhkan semacam arahan investasi untuk DPPK MP BUMN agar penempatan investasi dana pensiun lebih aman dan pengawasan lebih optimal.
(Baca Juga: Mengurus Dana Pensiun Harus Ekstra Hati-hati di Tengah Gejolak Pasar Keuangan)
Sementara itu, mengenai investasi dana pensiun BUMN, dia mengatakan bahwa harus lebih likuid. Beberapa instrumen di pasar finansial bisa menjadi pilihan, dengan catatan memiliki risiko kecil seperti SBN, fixed income, SUN, SBSN, ORI, dan obligasi korporasi berperingkat AAA. Selain itu, dana pensiun bisa ditempatkan di pasar uang, seperti deposito. “Untuk investasi jangka pendek, tidak wise apabila ditaruh di saham, apalagi properti,” jelas dia.
Diperkirakan lebih dari 80% DPPK BUMN memiliki portofolio investasi dalam bentuk penyertaan langsung dan tanah atau bangunan. Padahal, investasi tersebut tergolong kurang likuid sehingga cenderung kurang optimal. Hal tersebut dikhawatirkan dapat berdampak terhadap likuiditas dana pensiun.
Belum lagi, masalah pengawasan yang belum optimal dan tata kelola yang kurang prudent. Sebab itu, dibutuhkan semacam arahan investasi untuk DPPK MP BUMN agar penempatan investasi dana pensiun lebih aman dan pengawasan lebih optimal.
(fai)
Lihat Juga :