Serapan APBD Rendah Bebas dari Sanksi, Pemda Seharusnya Malu Dong
Minggu, 25 Oktober 2020 - 23:25 WIB
Memang dari kacamata regulasi tidak ada ketentuan yang memberikan semacam punishment kepada pemda yang realisasinya rendah. Harapannya dengan diekspose oleh Pak Mendagri, Jadi malulah. Foto/Dok
JAKARTA - Pemerintah pusat terus mendorong optimalisasi realisasi belanja APBD 2020 di daerah. Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto mengatakan, baik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terus mengingatkan daerah untuk mempercepat realisasi belanja.
“Pak menteri setiap dua minggu sekali selalu berkomunikasi dengan kepala daerah. Bapak presiden sebulan sekali berbicara dengan gubernur untuk mendorong dan mengingatkan bahwa sisa tahun 2020 semakin sempit,” katanya, Minggu (25/10/2020).
(Baca Juga: APBD Rp252 Triliun Ndekem di Bank, Tito: Bunganya Dikekep Pengusaha )
Dia bersama Irjen Kemendagri juga fokus mendorong utamanya di daerah-daerah yang penyerapannya masih rendah. Dia mengatakan bahwa banyak faktor yang menyebabkan realisasi belum maksimal
“Pak menteri setiap dua minggu sekali selalu berkomunikasi dengan kepala daerah. Bapak presiden sebulan sekali berbicara dengan gubernur untuk mendorong dan mengingatkan bahwa sisa tahun 2020 semakin sempit,” katanya, Minggu (25/10/2020).
(Baca Juga: APBD Rp252 Triliun Ndekem di Bank, Tito: Bunganya Dikekep Pengusaha )
Dia bersama Irjen Kemendagri juga fokus mendorong utamanya di daerah-daerah yang penyerapannya masih rendah. Dia mengatakan bahwa banyak faktor yang menyebabkan realisasi belum maksimal
Lihat Juga :