Capaian Opini WTP Lebihi Target, Jokowi: Masukan Sudah Kami Catat
Rabu, 11 November 2020 - 23:17 WIB
Presiden Jokowi mengatakan, daerah tadi juga sangat bagus, 34 provinsi sudah WTP, 364 kabupaten juga sudah WTP, dan kota WTP ada 87. Ini saya kira mendekati 100%. Foto/Dok
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini menerima pimpinan dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) . Pada kesempatan itu BPK menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2020 beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2020.
Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyampaikan, bahwa IHPS terdiri atas 680 hasil pemeriksaan. Dengan rincian 634 merupakan laporan hasil pemeriksaan keuangan, 7 laporan hasil pemeriksaan kinerja, dan 39 laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Lalu laporan keuangan pemerintah pusat terdiri atas 89 LHP yang terdiri atas 1 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), 86 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL), 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), dan 1 Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Tahun 2019.
"Kami sampaikan bahwa opini WTP (wajar tanpa pengecualian) LKKL tahun 2019 itu totalnya adalah 97%, jadi 85 LKKL. Angka tersebut penting untuk disampaikan karena itu telah melampaui target opini WTP pada sasaran pokok pembangunan tata kelola dan reformasi birokrasi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, sebesar 95%," katanya, Rabu (11/11/2020).
(Baca Juga: Negara Boncos Rp8,97 Triliun, BPK Bongkar Biang Keroknya Ada 13.567 Masalah )
Agung juga membeberkan, hasil pemeriksaan terhadap 541 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dimana masih ada satu daerah yaitu pemerintah Kabupaten Waropen yang belum menyampaikan laporan keuangannya.
Untuk pemerintah provinsi 100% telah mendapatkan opini WTP. Sementara untuk pemerintah kabupaten, 364 dari 415 kabupaten telah mendapatkan opini WTP. Adapun untuk pemerintah kota, 87 dari 93 pemerintah kota telah mendapatkan opini WTP.
"Capaian opini tersebut telah melampaui target kinerja keuangan daerah bidang penguatan tata kelola pemerintah daerah atau program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 yang masing-masing sebesar 85%, 60%, 65% di tahun 2019," ujarnya.
Pada kesempatan itu Presiden Jokowi mengapresiasi kinerja BPK, yang telah menyelesaikan IHPS I Tahun 2020 beserta LHP Semester I Tahun 2020 dengan tepat waktu meskipun dalam situasi sulit akibat pandemi covid-19.
Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyampaikan, bahwa IHPS terdiri atas 680 hasil pemeriksaan. Dengan rincian 634 merupakan laporan hasil pemeriksaan keuangan, 7 laporan hasil pemeriksaan kinerja, dan 39 laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Lalu laporan keuangan pemerintah pusat terdiri atas 89 LHP yang terdiri atas 1 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), 86 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL), 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), dan 1 Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Tahun 2019.
"Kami sampaikan bahwa opini WTP (wajar tanpa pengecualian) LKKL tahun 2019 itu totalnya adalah 97%, jadi 85 LKKL. Angka tersebut penting untuk disampaikan karena itu telah melampaui target opini WTP pada sasaran pokok pembangunan tata kelola dan reformasi birokrasi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, sebesar 95%," katanya, Rabu (11/11/2020).
(Baca Juga: Negara Boncos Rp8,97 Triliun, BPK Bongkar Biang Keroknya Ada 13.567 Masalah )
Agung juga membeberkan, hasil pemeriksaan terhadap 541 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dimana masih ada satu daerah yaitu pemerintah Kabupaten Waropen yang belum menyampaikan laporan keuangannya.
Untuk pemerintah provinsi 100% telah mendapatkan opini WTP. Sementara untuk pemerintah kabupaten, 364 dari 415 kabupaten telah mendapatkan opini WTP. Adapun untuk pemerintah kota, 87 dari 93 pemerintah kota telah mendapatkan opini WTP.
"Capaian opini tersebut telah melampaui target kinerja keuangan daerah bidang penguatan tata kelola pemerintah daerah atau program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 yang masing-masing sebesar 85%, 60%, 65% di tahun 2019," ujarnya.
Pada kesempatan itu Presiden Jokowi mengapresiasi kinerja BPK, yang telah menyelesaikan IHPS I Tahun 2020 beserta LHP Semester I Tahun 2020 dengan tepat waktu meskipun dalam situasi sulit akibat pandemi covid-19.
tulis komentar anda