Ratusan Ribu Hektar Lahan Milik Negara di Sultra Berhasil Diamankan

Gubernur Sultra menyatakan, permasalahan aset yang terjadi di daerah Sulawesi Tenggara banyak yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan. Untuk itu perlunya memberikan perhatian serta kepastian hukum terkait aset agar tertib sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Harapannya permasalahan aset dapat dipercepat, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang telah berkonstribusi dalam memaksimalkan permasalahan yang ada sesuai ketentuan yang berlaku kepada masyarakat," tutur Ali.

Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, menyampaikan kerja sama ini adalah bentuk komitmen PLN untuk mengamankan, memelihara, dan mendayagunakan aset tanah dan properti yang dimiliki oleh PLN, demi masa depan penyediaan tenaga listrik bagi seluruh rakyat Indonesia.

“ PLN memiliki kurang lebih 93 ribu persil bidang tanah yang harus dilegalkan dan disertifikasi sebagai aset milik negara yang dipercayakan kepada PLN,” terang Darmawan.

Menurutnya, dari acara Rakor tata kelola aset yang sudah dilaksanakan di enam provinsi dan dari laporan seluruh Unit Induk PLN di seluruh provinsi, PLN telah memperoleh 8.089 sertifikat dari 23.782 bidang tanah yang sudah melalui tahap pengukuran oleh BPN. Hari ini, untuk provinsi Sulawesi Tenggara, PLN akan menerima kurang lebih 1.194 sertifikat.



Melalui penyerahan sertifikat tanah ini, sertifikasi tanah PLN di wilayah provinsi Sulawesi Tenggara yang semula pada 31 Desember 2019 hanya sebesar 20%, saat ini sukses ditingkatkan menjadi 80%,. Total nilai aset melalui penyerahan sertifikat adalah senilai Rp 64,110 miliar dengan luas mencapai 305.621 m2.

“Insyaallah, rapat koordinasi seperti ini akan terus digulirkan hingga mencapai seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia,” pungkas Darmawan.

"Dengan total aset lebih kurang 1.600 triliun, yang sebagian merupakan aset-aset berupa tanah dan lahan operasi PLN , tentu itu merupakan pekerjaan besar dan tantangannya sungguh tidak mudah. Tetapi ketika program ini berlanjut, dan dukungan dari ATR/BPN dan KPK tidak surut, justru makin kuat, kami yakin dan optimis bahwa pekerjaan besar ini akan selesai,” jelas Darmawan.