Blak-blakan Sri Mulyani, APBN dan Semua Sektor Shock
Selasa, 17 November 2020 - 17:07 WIB
Menkeu Sri Mulyani mengakui pandemi Covid-19 menyebabkan guncangan di semua sektor, termasuk APBN. Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 telah menimbulkan guncangan di seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Sri Mulyani mengatakan, pandemi membuat semua sektor mengalami shock.
Bahkan, dengan jujur Sri Mulyani pun mengakui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga tidak lupt dari guncangan tersebut.
(Baca Juga: Menkeu Sebut 60% Warga Miskin Sudah Dapat Bansos)
"Sebetulnya APBN yang dikelola oleh pemerintah, keuangan negara juga mengalami shock. Namun shock itu tidak boleh dibiarkan, karena bisa menghancurkan seluruh hal, mulai dari kesehatan, sosial, kegiatan pendidikan, bahkan terhadap sisi usaha kecil menengah dan ekonomi," ujar Sri dalam konferensi pers virtual peluncuran Program bantuan subsidi upah (BSU) untuk pendidik dan tenaga kependidikan honorer di Jakarta, Selasa (17/11/2020).
Meski APBN mengalami shock, Sri Mulyani menyampaikan bahwa belanja negara tetap dibutuhkan di masa sulit ini. "Oleh karena itu, pemerintah membuat peraturan pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19) menjadi undang-undang (UU)," tambahnya.
Dia mengatakan, Indonesia dibolehkan memiliki defisit di atas 3% karena penerimaan perpajakan yang menurun. "Semua pembayar pajak tentunya sedang kesusahan. Namun, belanja-belanja itu penting sekali bagi kita karena memang masyarakat tidak menunggu. Itulah yang menjadi fungsi peranan penting dari anggaran pendapatan belanja negara atau kebijakan keuangan negara," imbuhnya.
(Baca Juga: Menkeu Sebut Perjuangan Paling Berat adalah Soal Nafsu, Bukan APBN)
Sri mencatat bahwa penerimaan pajak per akhir Agustus 2020 anjlok hingga 15,6% secara tahunan. Total penerimaan pajak baru mencapai Rp676,9 triliun. Jumlah ini baru mencapai 56,5% dari target yang ditentukan dalam Perpres 72 tahun 2020 sebesar Rp1.198,8 triliun.
"Meski begitu pemerintah terus menggelontorkan berbagai program bantuan sosial untuk menopang perekonomian masyarakat. Tujuannya membantu masyarakat paling rentang untuk bisa bertahan di masa sulit," pungkasnya.
Lihat Juga: Jaminan Kesehatan Mantan Menteri dari APBN, Ini Pasal-pasal yang Manjakan Eks Pembantu Jokowi
Bahkan, dengan jujur Sri Mulyani pun mengakui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga tidak lupt dari guncangan tersebut.
(Baca Juga: Menkeu Sebut 60% Warga Miskin Sudah Dapat Bansos)
"Sebetulnya APBN yang dikelola oleh pemerintah, keuangan negara juga mengalami shock. Namun shock itu tidak boleh dibiarkan, karena bisa menghancurkan seluruh hal, mulai dari kesehatan, sosial, kegiatan pendidikan, bahkan terhadap sisi usaha kecil menengah dan ekonomi," ujar Sri dalam konferensi pers virtual peluncuran Program bantuan subsidi upah (BSU) untuk pendidik dan tenaga kependidikan honorer di Jakarta, Selasa (17/11/2020).
Meski APBN mengalami shock, Sri Mulyani menyampaikan bahwa belanja negara tetap dibutuhkan di masa sulit ini. "Oleh karena itu, pemerintah membuat peraturan pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19) menjadi undang-undang (UU)," tambahnya.
Dia mengatakan, Indonesia dibolehkan memiliki defisit di atas 3% karena penerimaan perpajakan yang menurun. "Semua pembayar pajak tentunya sedang kesusahan. Namun, belanja-belanja itu penting sekali bagi kita karena memang masyarakat tidak menunggu. Itulah yang menjadi fungsi peranan penting dari anggaran pendapatan belanja negara atau kebijakan keuangan negara," imbuhnya.
(Baca Juga: Menkeu Sebut Perjuangan Paling Berat adalah Soal Nafsu, Bukan APBN)
Sri mencatat bahwa penerimaan pajak per akhir Agustus 2020 anjlok hingga 15,6% secara tahunan. Total penerimaan pajak baru mencapai Rp676,9 triliun. Jumlah ini baru mencapai 56,5% dari target yang ditentukan dalam Perpres 72 tahun 2020 sebesar Rp1.198,8 triliun.
"Meski begitu pemerintah terus menggelontorkan berbagai program bantuan sosial untuk menopang perekonomian masyarakat. Tujuannya membantu masyarakat paling rentang untuk bisa bertahan di masa sulit," pungkasnya.
Lihat Juga: Jaminan Kesehatan Mantan Menteri dari APBN, Ini Pasal-pasal yang Manjakan Eks Pembantu Jokowi
(fai)
tulis komentar anda