Penyerapan Produk Dalam Negeri Rendah, Ekonom Salahkan LKPP

Selain masalah kebijakan TKDN, Enny juga menyoroti pengelolaan neraca dagang yang menurutnya salah kelola, di mana pengawasan barang impor masih sangat lemah. Bahwa industri dalam negeri masih membutuhkan impor terutama pada bahan baku dan bahan baku penolong tidak harus membuat importasi semuanya dipermudah. Tetap harus ada seleksi yang ketat.

(Baca juga:KPK Diminta Tuntaskan Kasus Pengadaan Barang dan Jasa di Tulungagung)

Impor tersebut harus diawasi secara ketat. Hanya impor untuk produk bahan baku atau bahan baku penolong yang berorientasi ekspor yang dipermudah, bukan sekadar untuk produk yang dipasarkan di domestik. “Di sinilah letak persoalan. Kita bisa ambil contoh Vietnam yang saat ini sebagai salah satu pemain besar industri TPT, bahan baku mereka impor, tetapi produk jadi mereka mayoritas ekspor,” katanya.

Seharusnya menurut Enny, Presiden melihat hal ini, jangan maunya neraca dagang surplus dengan sekadar menekan impor. Bukan itu persoalannya, melainkan importasi tetap harus dilancarkan asalkan untuk komoditas ekspor, sedangkan importasi yang sekadar untuk konsumsi domestik itu yang wajib ditekan.

Pada dasarnya, importasi tidak jadi soal kalau orientasinya ekspor. Namun berbagai kebijakan malah sebaliknya, melancarkan impor barang konsumsi namun menekan impor bahan baku untuk industri ekspor. Semisal mengapa bahan baku industri makanan dan minuman (mamin) yang mendapatkan fasilitas impor, sedangkan mereka ekspor kurang dari 10%.