Isu Eksploitasi Pekerja Wanita Serang Industri Sawit, Pengusaha: Ada Agenda Tersembunyi
Jum'at, 20 November 2020 - 15:37 WIB
Setelah isu kebakaran lahan, sejumlah LSM asing dengan dukungan sejumlah media barat mendiskreditkan industri sawit dengan eksploitasi pekerja wanita, Pengusaha sawit angka bicara soal agenda tersembunyi. Foto/Dok
JAKARTA - Kampanye hitam terhadap industri sawit Indonesia semakin marak. Setelah isu kebakaran lahan, sejumlah LSM asing dengan dukungan sejumlah media barat mendiskreditkan industri sawit dengan eksploitasi pekerja wanita. Menurut Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) , ini adalah bentuk tuduhan yang tidak didasari fakta-fakta objektif di lapangan.
"Perusahaan sawit di Indonesia, khususnya yang menjadi anggota GAPKI, tidak mungkin melakukan praktik ketenagakerjaan yang melanggar undang-undang dan prinsip serta kriteria di dalam ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil)," ujar Ketua Bidang Ketenagakerjaan GAPKI Sumarjono Saragih dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.
(Baca Juga: Ketum Gapki: Jangan Viralkan Konten Kebencian Terhadap Kelapa Sawit )
Sumarjono memastikan, industri sawit Indonesia sudah mampu menciptakan iklim kerja yang kondusif dan layak bagi para pekerjanya. Bahkan, kata dia, GAPKI sudah bekerjasama dengan dengan Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan sejumlah LSM internasional untuk membangun sistem ketenagakerjaan yang layak (decent work) di sektor perkebunan kelapa sawit.
"Berita yang diviralkan itu awalnya dari kantor berita Amerika Serikat yaitu Associated Press (AP), yang sangat bias, tendensius, dan tidak memenuhi asas both side coverage," terang Sumarjono.
Dia meyakini, viralnya berita mengenai eksploitasi pekerja wanita merupakan bagian dari agenda perang dagang dalam pasar minyak nabati dunia. Menurutnya, ketika berbagai komoditas minyak nabati non sawit tidak bisa lagi bersaing dengan minyak sawit, negara-negara maju melakukan kampanye negatif untuk merusak reputasi.
"Harapan mereka bisa memutus rantai pasok dari sisi buyer minyak sawit dan juga end customers dengan memviralkan isu-isu negatif," tambahnya.
Di tengah pandemi Covid-19, sektor minyak sawit memberikan sumbangsih devisa ekspor senilai USD15 miliar hingga September 2020. Sumbangsih sawit ini memastikan neraca dagang Indonesia pada periode tersebut surplus.
"Data Kementerian Pertanian juga menyebut ada 4,4 juta tenaga kerja langsung yang bekerja di sektor sawit dan sekitar 12 juta tenaga kerja tidak langsung beserta 2,7 juta petani," imbuh Sumarjono.
(Baca Juga: Tanggapi Laporan Pemerkosaan oleh AP, Gapki: Anggota Kami Telah Menyediakan Lingkungan Kerja yang Kondusif dan Layak )
Dari total luas lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia yaitu 16,3 juta hektar, sekitar 7 juta hektar atau 43% adalah perkebunan sawit rakyat.
"Melalui kolaborasi multipihak, baik lembaga pemerintah maupun organisasi internasional di bidang ketenagakerjaan, GAPKI melakukan upaya berkelanjutan untuk peningkatan, perbaikan, promosi, dan implementasi semua aspek yang terangkum dalam sistem kerja layak," pungkasnya.
"Perusahaan sawit di Indonesia, khususnya yang menjadi anggota GAPKI, tidak mungkin melakukan praktik ketenagakerjaan yang melanggar undang-undang dan prinsip serta kriteria di dalam ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil)," ujar Ketua Bidang Ketenagakerjaan GAPKI Sumarjono Saragih dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.
(Baca Juga: Ketum Gapki: Jangan Viralkan Konten Kebencian Terhadap Kelapa Sawit )
Sumarjono memastikan, industri sawit Indonesia sudah mampu menciptakan iklim kerja yang kondusif dan layak bagi para pekerjanya. Bahkan, kata dia, GAPKI sudah bekerjasama dengan dengan Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan sejumlah LSM internasional untuk membangun sistem ketenagakerjaan yang layak (decent work) di sektor perkebunan kelapa sawit.
"Berita yang diviralkan itu awalnya dari kantor berita Amerika Serikat yaitu Associated Press (AP), yang sangat bias, tendensius, dan tidak memenuhi asas both side coverage," terang Sumarjono.
Dia meyakini, viralnya berita mengenai eksploitasi pekerja wanita merupakan bagian dari agenda perang dagang dalam pasar minyak nabati dunia. Menurutnya, ketika berbagai komoditas minyak nabati non sawit tidak bisa lagi bersaing dengan minyak sawit, negara-negara maju melakukan kampanye negatif untuk merusak reputasi.
"Harapan mereka bisa memutus rantai pasok dari sisi buyer minyak sawit dan juga end customers dengan memviralkan isu-isu negatif," tambahnya.
Di tengah pandemi Covid-19, sektor minyak sawit memberikan sumbangsih devisa ekspor senilai USD15 miliar hingga September 2020. Sumbangsih sawit ini memastikan neraca dagang Indonesia pada periode tersebut surplus.
"Data Kementerian Pertanian juga menyebut ada 4,4 juta tenaga kerja langsung yang bekerja di sektor sawit dan sekitar 12 juta tenaga kerja tidak langsung beserta 2,7 juta petani," imbuh Sumarjono.
(Baca Juga: Tanggapi Laporan Pemerkosaan oleh AP, Gapki: Anggota Kami Telah Menyediakan Lingkungan Kerja yang Kondusif dan Layak )
Dari total luas lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia yaitu 16,3 juta hektar, sekitar 7 juta hektar atau 43% adalah perkebunan sawit rakyat.
"Melalui kolaborasi multipihak, baik lembaga pemerintah maupun organisasi internasional di bidang ketenagakerjaan, GAPKI melakukan upaya berkelanjutan untuk peningkatan, perbaikan, promosi, dan implementasi semua aspek yang terangkum dalam sistem kerja layak," pungkasnya.
(akr)
tulis komentar anda