Cari Pasar Baru untuk Ekspor Pangan
Sabtu, 21 November 2020 - 12:15 WIB
Badan Perdagangan Dunia (WTO) memproyeksikan volume perdagangan dunia akan turun sebesar 9,2% pada 2020. Volume perdagangan global ada kemungkinan baru bisa pulih pada akhir 2021 dengan pertumbuhan sekitar 7,2%. Seiring dengan anjloknya transaksi perdagangan dunia, WTO memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2020 akan minus 4,8% dan diprediksi kembali tumbuh 4,9% pada 2021.
Hambatan dagang tarif dan nontarif masih menjadi tekanan tersendiri bagi komoditas ekspor utama Indonesia, terutama minyak kelapa sawit mentah, karet, dan produk perikanan. (Baca juga: Jangan Kendor, Olahraga HArus Tetap Dilakukan Pada Masa Pandemi)
"Hambatan nontarif meliputi standar terkait sustainability seperti IIU Fishing, standar tenaga kerja dan perlindungan lingkungan, standar kesehatan dan keselamatan yang menyangkut toleransi polutan dan zat karionegen serta standar kemasan," ujarnya.
Shinta menambahkan, untuk meminimalkan hambatan perdagangan dan meningkatkan ekspor, Kadin mengusulkan sejumlah cara, yakni meningkatkan produktivitas dan stabilisasi produksi dalam negeri serta reformasi sektor agrikultur dan perikanan dengan perbaikan iklim usaha.
Selanjutnya pembenahan mistmatch input-output antara produksi pangan hulu dengan kebutuhan input industri makanan dan minuman serta pasar ekspor dari segi volume dan standar serta sinergi dan kerja sama antarelemen pemerintah. (Baca juga: Respons Kekebalan terhadap Virus Corona Bertahan hingga 6 Bulan)
"Penguatan diplomasi pun penting dengan cara melakukan institutional reform pada institusi publik dan swasta yang bertanggung jawab atas promosi, perdagangan, dan investasi melalui kajian-kajian dan riset," tuturnya.
Kajian tersebut antara lain mencakup promosi, market intelligent, pengumpulan data, dan informasi hambatan nontarif, termasuk regulasi teknis, standar, dan private standards, pengumpulan data usaha, business matching, dan pendampingan.
Adapun untuk ekspor di sektor perikanan, kinerja ekspor selain perikanan tangkap, perikanan budi daya juga sangat menjanjikan. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto mengatakan perlu adanya kerja sama antara pemerintah dan swasta untuk melakukan observasi dan eksploitasi budi daya perikanan. Konsolidasi nasional pelaku usaha perikanan juga diperlukan agar terjadi kesamaan langkah dan strategi meningkatkan produksi dan menghadapi persyaratan global yang semakin ketat.
"Tidak lupa untuk memperkuat supply chain dalam sistem logistik ikan nasional untuk menghasilkan efisiensi dan daya saing produk perikanan di pasar global," ujarnya. (Lihat videonya: Siswi SD di Gowa Buta Usai Belajar Daring 4 Jam)
Menurut Yugi, Indonesia memiliki lima komoditas perikanan andalan ekspor. Namun permasalahannya, hilirisasi produk perikanan di Tanah Air masih rendah. Ini sebagai tantangan utama Kementerian KKP untuk meningkatkan hilirisasi tersebut. (Ananda Nararya)
Hambatan dagang tarif dan nontarif masih menjadi tekanan tersendiri bagi komoditas ekspor utama Indonesia, terutama minyak kelapa sawit mentah, karet, dan produk perikanan. (Baca juga: Jangan Kendor, Olahraga HArus Tetap Dilakukan Pada Masa Pandemi)
"Hambatan nontarif meliputi standar terkait sustainability seperti IIU Fishing, standar tenaga kerja dan perlindungan lingkungan, standar kesehatan dan keselamatan yang menyangkut toleransi polutan dan zat karionegen serta standar kemasan," ujarnya.
Shinta menambahkan, untuk meminimalkan hambatan perdagangan dan meningkatkan ekspor, Kadin mengusulkan sejumlah cara, yakni meningkatkan produktivitas dan stabilisasi produksi dalam negeri serta reformasi sektor agrikultur dan perikanan dengan perbaikan iklim usaha.
Selanjutnya pembenahan mistmatch input-output antara produksi pangan hulu dengan kebutuhan input industri makanan dan minuman serta pasar ekspor dari segi volume dan standar serta sinergi dan kerja sama antarelemen pemerintah. (Baca juga: Respons Kekebalan terhadap Virus Corona Bertahan hingga 6 Bulan)
"Penguatan diplomasi pun penting dengan cara melakukan institutional reform pada institusi publik dan swasta yang bertanggung jawab atas promosi, perdagangan, dan investasi melalui kajian-kajian dan riset," tuturnya.
Kajian tersebut antara lain mencakup promosi, market intelligent, pengumpulan data, dan informasi hambatan nontarif, termasuk regulasi teknis, standar, dan private standards, pengumpulan data usaha, business matching, dan pendampingan.
Adapun untuk ekspor di sektor perikanan, kinerja ekspor selain perikanan tangkap, perikanan budi daya juga sangat menjanjikan. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto mengatakan perlu adanya kerja sama antara pemerintah dan swasta untuk melakukan observasi dan eksploitasi budi daya perikanan. Konsolidasi nasional pelaku usaha perikanan juga diperlukan agar terjadi kesamaan langkah dan strategi meningkatkan produksi dan menghadapi persyaratan global yang semakin ketat.
"Tidak lupa untuk memperkuat supply chain dalam sistem logistik ikan nasional untuk menghasilkan efisiensi dan daya saing produk perikanan di pasar global," ujarnya. (Lihat videonya: Siswi SD di Gowa Buta Usai Belajar Daring 4 Jam)
Menurut Yugi, Indonesia memiliki lima komoditas perikanan andalan ekspor. Namun permasalahannya, hilirisasi produk perikanan di Tanah Air masih rendah. Ini sebagai tantangan utama Kementerian KKP untuk meningkatkan hilirisasi tersebut. (Ananda Nararya)
tulis komentar anda