Cari Pasar Baru untuk Ekspor Pangan

JAKARTA - Komoditas pangan selain berjaya di dalam negeri, juga sukses melakukan ekspor ke sejumlah negara. Sektor pertanian misalnya, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), mampu meningkatkan nilai ekspornya dari USD410 juta pada September 2020 menjadi USD420 pada Oktober 2020.

Adapun untuk sektor perikanan periode Januari–September 2020 mencapai nilai total ekspor USD3,76 miliar dengan total volume sebanyak 916,34 ribu ton. (Baca: Mewaspadai Cita Rasa Dunia: Indah tapi Beracun)

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyarankan para pengusaha komoditas pangan untuk tidak terjebak dalam rivalitas. ASEAN harus bersatu dan tidak dapat ditarik untuk memihak negara-negara yang tengah berkonflik. Selain itu Retno juga menilai tantangan lain, yakni adanya diskriminasi beberapa negara terhadap kelapa sawit Indonesia.

"Kita harus bekerja sama dan berkolaborasi dengan mitra. Tapi ketika berkaitan dengan kepentingan nasional, kita harus tegas, apalagi sudah menyangkut masalah sawit yang merupakan salah satu komoditas unggulan," ungkapnya.

Sejauh ini kelapa sawit menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia karena nilai ekspornya mencapai USD23 miliar tahun lalu. Namun belakangan terjadi diskriminasi terhadap sawit Indonesia, bahkan hingga adanya kampanye negatif di berbagai negara, khususnya di Eropa.

Retno mengatakan, jika ingin melawan diskriminasi, Indonesia mesti memiliki kemitraan yang lebih kokoh dengan Uni Eropa. Sebab Uni Eropa sudah lama netral dan memiliki banyak persamaan pandang di banyak isu internasional. Bahkan beberapa hari yang lalu Menlu bertelepon dengan perwakilan Presiden Komisi Eropa seperti Menlu Uni Eropa, yaitu Joseph Borrel. (Baca juga: Januari 2021, Sekolah Boleh Gelar Tatap Muka)

“Saya sampaikan mengenai pentingnya membangun kemitraan yang lebih kuat dan menyelesaikan isu diskriminasi terhadap sawit Indonesia," ungkap Retno.

Solusinya ialah Indonesia harus selalu membuka komunikasi secara terbuka terkait eksistensi sawit Indonesia. Bahkan bukan hanya sawit yang harus dikawal, tetapi juga komoditas unggulan lainnya seperti kopi dan karet.

Sementara itu Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Bidang Hubungan Internasional Shinta W Kamdani menjelaskan, pengusaha memang harus didorong agar dapat lebih berorientasi ekspor dan tidak hanya berfokus memenuhi kebutuhan domestik. Langkah dan strategi itu perlu dilakukan demi menemukan peluang-peluang pasar baru.

Badan Perdagangan Dunia (WTO) memproyeksikan volume perdagangan dunia akan turun sebesar 9,2% pada 2020. Volume perdagangan global ada kemungkinan baru bisa pulih pada akhir 2021 dengan pertumbuhan sekitar 7,2%. Seiring dengan anjloknya transaksi perdagangan dunia, WTO memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2020 akan minus 4,8% dan diprediksi kembali tumbuh 4,9% pada 2021.

Hambatan dagang tarif dan nontarif masih menjadi tekanan tersendiri bagi komoditas ekspor utama Indonesia, terutama minyak kelapa sawit mentah, karet, dan produk perikanan. (Baca juga: Jangan Kendor, Olahraga HArus Tetap Dilakukan Pada Masa Pandemi)

"Hambatan nontarif meliputi standar terkait sustainability seperti IIU Fishing, standar tenaga kerja dan perlindungan lingkungan, standar kesehatan dan keselamatan yang menyangkut toleransi polutan dan zat karionegen serta standar kemasan," ujarnya.

Shinta menambahkan, untuk meminimalkan hambatan perdagangan dan meningkatkan ekspor, Kadin mengusulkan sejumlah cara, yakni meningkatkan produktivitas dan stabilisasi produksi dalam negeri serta reformasi sektor agrikultur dan perikanan dengan perbaikan iklim usaha.

Selanjutnya pembenahan mistmatch input-output antara produksi pangan hulu dengan kebutuhan input industri makanan dan minuman serta pasar ekspor dari segi volume dan standar serta sinergi dan kerja sama antarelemen pemerintah. (Baca juga: Respons Kekebalan terhadap Virus Corona Bertahan hingga 6 Bulan)

"Penguatan diplomasi pun penting dengan cara melakukan institutional reform pada institusi publik dan swasta yang bertanggung jawab atas promosi, perdagangan, dan investasi melalui kajian-kajian dan riset," tuturnya.

Kajian tersebut antara lain mencakup promosi, market intelligent, pengumpulan data, dan informasi hambatan nontarif, termasuk regulasi teknis, standar, dan private standards, pengumpulan data usaha, business matching, dan pendampingan.

Adapun untuk ekspor di sektor perikanan, kinerja ekspor selain perikanan tangkap, perikanan budi daya juga sangat menjanjikan. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto mengatakan perlu adanya kerja sama antara pemerintah dan swasta untuk melakukan observasi dan eksploitasi budi daya perikanan. Konsolidasi nasional pelaku usaha perikanan juga diperlukan agar terjadi kesamaan langkah dan strategi meningkatkan produksi dan menghadapi persyaratan global yang semakin ketat.

"Tidak lupa untuk memperkuat supply chain dalam sistem logistik ikan nasional untuk menghasilkan efisiensi dan daya saing produk perikanan di pasar global," ujarnya. (Lihat videonya: Siswi SD di Gowa Buta Usai Belajar Daring 4 Jam)

Menurut Yugi, Indonesia memiliki lima komoditas perikanan andalan ekspor. Namun permasalahannya, hilirisasi produk perikanan di Tanah Air masih rendah. Ini sebagai tantangan utama Kementerian KKP untuk meningkatkan hilirisasi tersebut. (Ananda Nararya)