Pasca Covid-19, IHW Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Bawah 4%
Senin, 11 Mei 2020 - 23:20 WIB
Total anggaran tersebut akan dialokasikan Rp75 triliun untuk belanja bidang kesehatan, sebesar Rp110 triliun untuk perlindungan sosial serta Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat.
Kemudian sebesar Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha khususnya terutama usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.
Dalam menghadapi Covid-19, lanjut Ikhsan berbagai lembaga negara maupun pemerintahan telah mengeluarkan berbagai kebijakan mengenai pandemi global ini, salah satunya adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
OJK juga mengeluarkan kebijakan stimulus keuangan untuk memberi ruang bagi Industri Jasa Keuangan dan masyarakat yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung akibat Covid-19.
FGD yang diinisiasi oleh Indonesia Halal Watch (IHW) turut hadir Dr. Mardi Candra, S.Ag Ahli Hukum Syariah Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI, Dr. Ir. Lukmanul Hakim Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan, Prof. Dr. Zaenal Arifin Husein, Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan MUI, Prof. Dr. Jaih Mubarok Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional MUI, Mustolih Siradj, SH.i Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Dosen FSH UIN Jakarta, H. Ayep Zaki, SE Ketua Umum FKDB, Pengusaha Agrobisnis (on farm) Fokus dibidang peningkatan budi daya pertanian dan Partner IAP Law Firm, H. Syaeful Anwar, SH.
Kemudian sebesar Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha khususnya terutama usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.
Dalam menghadapi Covid-19, lanjut Ikhsan berbagai lembaga negara maupun pemerintahan telah mengeluarkan berbagai kebijakan mengenai pandemi global ini, salah satunya adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
OJK juga mengeluarkan kebijakan stimulus keuangan untuk memberi ruang bagi Industri Jasa Keuangan dan masyarakat yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung akibat Covid-19.
FGD yang diinisiasi oleh Indonesia Halal Watch (IHW) turut hadir Dr. Mardi Candra, S.Ag Ahli Hukum Syariah Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI, Dr. Ir. Lukmanul Hakim Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan, Prof. Dr. Zaenal Arifin Husein, Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan MUI, Prof. Dr. Jaih Mubarok Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional MUI, Mustolih Siradj, SH.i Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Dosen FSH UIN Jakarta, H. Ayep Zaki, SE Ketua Umum FKDB, Pengusaha Agrobisnis (on farm) Fokus dibidang peningkatan budi daya pertanian dan Partner IAP Law Firm, H. Syaeful Anwar, SH.
(bon)
tulis komentar anda