Tak Ingin Nasib BLT Karyawan Seperti Bansos, Menaker Libatkan KPK
Minggu, 13 Desember 2020 - 21:00 WIB
FOTO/Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Pemerintah memastikan penyaluran bantuan subsidi gaji atau upah bisa tersalurkan tepat sasaran. Sebab itu Kemenaker melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut mengawasi distribusi BLT karyawan tersebut.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, untuk memastikan penerimaan BSU agar tepat sasaran, dalam proses penyaluran BSU, Kemnaker terus berkoordinasi dan rapat pembahasan secara marathon dengan berbagai piha. Seperti misalnya antaranya BPK, KPK, BPKP, DJP Kemenkeu, BPJS Ketenagakerjaan, serta Bank Himbara.
“Selama proses penyaluran BSU, tentunya kita terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari verifikasi data dari BPJS, pemadanan data dengan DJP Kemenkeu, sampai pendampingan dan pengawasan dari KPK, BPK maupun BPKP,” ujarnya dalam keterangannya, Minggu (13/12/2020).
Baca Juga: BLT Jadi Obat Kenaikan Cukai Rokok Bagi Buruh dan Petani Tembakau
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, untuk memastikan penerimaan BSU agar tepat sasaran, dalam proses penyaluran BSU, Kemnaker terus berkoordinasi dan rapat pembahasan secara marathon dengan berbagai piha. Seperti misalnya antaranya BPK, KPK, BPKP, DJP Kemenkeu, BPJS Ketenagakerjaan, serta Bank Himbara.
“Selama proses penyaluran BSU, tentunya kita terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari verifikasi data dari BPJS, pemadanan data dengan DJP Kemenkeu, sampai pendampingan dan pengawasan dari KPK, BPK maupun BPKP,” ujarnya dalam keterangannya, Minggu (13/12/2020).
Baca Juga: BLT Jadi Obat Kenaikan Cukai Rokok Bagi Buruh dan Petani Tembakau
Lihat Juga :