Majukan Perbatasan Negara, Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan di PKSN
Kamis, 17 Desember 2020 - 01:02 WIB
PLBN Skow. Foto/Dok SINDOphoto/Ahmad Antoni
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengeluarkan Instruktur Presiden (Inpres) terkait dengan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). Inpres tersebut akan menjadi dasar hukum bagi proses percepatan pembangunan di daerah perbatasan negara.
Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Suhajar Diantoro mengatakan, beleid tersebut akan ditandatangani Presiden pada akhir Desember 2020 ini.
Isu-isu pada akhir tahun ini yang menjadi perhatian Presiden bahwa pertama, Pak Presiden Insha Allah akan segera menandatangani Instruksi Presiden tentang percepatan pembangunan atau apa yang kita sebut dengan pusat kawasan strategis nasional," ujar Suhajar dalam Rapat Koordinasi dan Pengendalian BNPP, Rabu (16/12/2020).
( )
Saat ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto telah menyerahkan surat pengantar dari Kementerian Sekretariat Negara ihwal Inpres baru Presiden tersebut kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Setelah beleid itu diparaf oleh Mendagri dan disetujui Kepala Negara, maka pada awal 2021 nanti sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) terkait akan dikumpulkan oleh Presiden untuk menindaklanjuti pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan negara. Khususnya, di tiga lokasi PKSN seperti di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Jayapura.
"Rencananya pada awal tahun Pak Presiden akan mengumpulkan Menteri terkait untuk diarahkan melaksanakan pembangunan di tiga lokasi Pusat Kegiatan Strategis Nasional tadi sepanjang 2 tahun," kata dia.
( )
Dalam Inpres tersebut pun, Presiden Jokowi telah mencantumkan sejumlah program yang harus dijalankan oleh kementerian dan lembaga terkait. Misalnya, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Desa, PDTT di tiga pusat Kegiatan Strategis Nasional.
"Tiga pusat kegiatan strategis nasional ini adalah bagian dari enam pusat kegiatan strategis nasional yang masuk dalam mayor projek Pak Presiden," katanya.
Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Suhajar Diantoro mengatakan, beleid tersebut akan ditandatangani Presiden pada akhir Desember 2020 ini.
Isu-isu pada akhir tahun ini yang menjadi perhatian Presiden bahwa pertama, Pak Presiden Insha Allah akan segera menandatangani Instruksi Presiden tentang percepatan pembangunan atau apa yang kita sebut dengan pusat kawasan strategis nasional," ujar Suhajar dalam Rapat Koordinasi dan Pengendalian BNPP, Rabu (16/12/2020).
( )
Saat ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto telah menyerahkan surat pengantar dari Kementerian Sekretariat Negara ihwal Inpres baru Presiden tersebut kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Setelah beleid itu diparaf oleh Mendagri dan disetujui Kepala Negara, maka pada awal 2021 nanti sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) terkait akan dikumpulkan oleh Presiden untuk menindaklanjuti pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan negara. Khususnya, di tiga lokasi PKSN seperti di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Jayapura.
"Rencananya pada awal tahun Pak Presiden akan mengumpulkan Menteri terkait untuk diarahkan melaksanakan pembangunan di tiga lokasi Pusat Kegiatan Strategis Nasional tadi sepanjang 2 tahun," kata dia.
( )
Dalam Inpres tersebut pun, Presiden Jokowi telah mencantumkan sejumlah program yang harus dijalankan oleh kementerian dan lembaga terkait. Misalnya, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Desa, PDTT di tiga pusat Kegiatan Strategis Nasional.
"Tiga pusat kegiatan strategis nasional ini adalah bagian dari enam pusat kegiatan strategis nasional yang masuk dalam mayor projek Pak Presiden," katanya.
(ind)
tulis komentar anda