Program Mobil Listrik Pacu Hilirisasi Bijih Nikel

JAKARTA - Chief Economist TanamDuit Ferry Latuhihin memberikan proyeksi pengolahan nikel bagi perekonomian nasional. Menurutnya, aturan larangan ekspor bijih nikel itu bukanlah barang baru atau sudah sejak tahun 2014 dan tertuang dalam UU No. 4/2009. Jadi sejak ketika masih era Presiden SBY.

"Tujuannya waktu itu adalah memaksa pemilik IUP (izin usaha pertambangan) untuk membangun smelter supaya hasil kekayaan alam kita punya nilai tambah. Jadi bukan cuma ekspor bijih nikelnya saja. Harus jadi ferro nikel dulu baru diekspor. Banyak pemilik IUP yang kesulitan karena mereka tidak punya modal untuk membangun smelter ," kata Ferry hari ini (7/1) di Jakarta. ( Baca juga:Bahlil: di 2035 Indonesia Mencanangkan 4 Juta Mobil dan 10 Juta Motor Listrik, Aminnn!! )



Namun sekarang dia mengaku lebih optimistis dengan munculnya mobil listrik sehingga tentu akan berbeda. Pabrikan tentu akan membangun smelter memang ditujukan untuk kebutuhan fabrikasi produknya. "Jadi tidak ada risiko harga produk akhir, karena itu akan diperhitungkan dalam harga jual produk akhir, yaitu mobil listrik," jelasnya.

Lebih lanjut dia mengingatkan, kebijakan ini akan berpengaruh pada ekonomi nasional karena tren green energy adalah masa depan atau unstoppable. "Kita bisa menjadi produsen baterai terbesar di dunia kalau pemerintah bisa bermain cantik mengundang investor masuk ke negara kita," sebutnya.