Perpres Kendaraan Listrik Dinilai Belum Menarik Produsen dan Konsumen
Selasa, 26 Januari 2021 - 20:15 WIB
foto/ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Keseriusan pemerintah terhadap pengembangan industri kendaraan listrik telah dituangkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Perpres tersebut mengatur sejumlah insentif yang diberikan pemerintah kepada investor atau produsen mobil dan baterai listrik.
Periset Teknologi Energi dan Kendaraan Listrik Institute for Essential Services Reform (IESR) Idoan Marciano menilai peraturan turunan dari perpres itu belum cukup atraktif bagi produsen maupun konsumen. ( Baca juga:Tesla Selangkah Lagi Tanam Duit di Tanah Air, Dunia Akan Menyadari Kehadiran RI )
Menurut dia, sudah ada beberapa peraturan yang diturunkan dari perpres tersebut yang utamanya memberikan insentif fiskal bagi produsen dan konsumen, skema bisnis, tarif listrik, hingga ketentuan pengembangan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU). Namun masih perlu banyak insentif fiskal yang diberikan bagi produse maupun konsumen.
"Pemerintah perlu memberikan tambahan pembebasan pajak, yaitu PPN, PPh, dan bea impor," ujarnya dalam Indonesia Energy Transition Outlook (IETO) 2021, Selasa (26/1/2021).
Periset Teknologi Energi dan Kendaraan Listrik Institute for Essential Services Reform (IESR) Idoan Marciano menilai peraturan turunan dari perpres itu belum cukup atraktif bagi produsen maupun konsumen. ( Baca juga:Tesla Selangkah Lagi Tanam Duit di Tanah Air, Dunia Akan Menyadari Kehadiran RI )
Menurut dia, sudah ada beberapa peraturan yang diturunkan dari perpres tersebut yang utamanya memberikan insentif fiskal bagi produsen dan konsumen, skema bisnis, tarif listrik, hingga ketentuan pengembangan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU). Namun masih perlu banyak insentif fiskal yang diberikan bagi produse maupun konsumen.
"Pemerintah perlu memberikan tambahan pembebasan pajak, yaitu PPN, PPh, dan bea impor," ujarnya dalam Indonesia Energy Transition Outlook (IETO) 2021, Selasa (26/1/2021).
Lihat Juga :