KPCPEN: Vaksin Gotong Royong Percepat Herd Immunity
Kamis, 04 Maret 2021 - 13:48 WIB
Ilustrasi. FOTO/REUTERS
JAKARTA - Vaksin Gotong Royong merupakan inisiatif pengusaha dalam membantu pemerintah menanggulangi pandemi Covid-19. Dengan pengusaha memberikan secara gratis ke karyawan / buruh, konsep gotong royong tercapai, berbeda dengan vaksin mandiri berbayar untuk individu.
Hal itu disampaikan oleh Arya Sinulingga selaku Koordinator Komunikasi Publik PMO Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCPPEN) saat berbincang di Radio MNC Trijaya FM, Rabu sore (3/3/2021). "Para pengusaha ingin terlibat dalam bencana ini, dengan ikut membantu pemerintah sesuai bagian mereka. Pengusaha ingin karyawan mereka, buruh mereka divaksin sendiri, tujuannya untuk mempercepat herd immunity," ujar Arya.
Menurutnya, vaksin Gotong Royong masih menunggu proses negosiasi, dan pendataan dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dengan estimasi terlaksana pada April 2021. "Dikira gampang mendapatkan vaksin, tidak gampang!," tegas Arya.
Dia juga mengingatkan bahwa WHO pun sudah menyatakan terjadi ketidakadilan dalam distribusi vaksin. Indonesia beruntung masih bisa mencari-cari dan mendapatkan vaksin. "Wartawan Indonesia sudah 5 ribu orang divaksin, negara lain belum ada," kata Arya.
Indonesia termasuk 20 negara awal yang melaksanakan vaksinasi, dan yang pertama di antara negara-negara ASEAN, sementara lebih dari 130 negara lain, berdasarkan data PBB, belum mendapatkan vaksin. Arya mengatakan, Vaksin Gotong Royong tidak akan mengambil jatah vaksin dari pemerintah yang menyasar 180 juta penduduk. Untuk mencegah hal tersebut, pemerintah memastikan vaksin yang digunakan akan berbeda dengan vaksin yang diberikan oleh pemerintah. Vaksin Gotong Royong kemungkinan akan menggunakan vaksin Moderna atau Sinopharm.
Di saat yang sama, Wakil Ketua Umum Kadin Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, saat ini sudah ada sekitar 8300 perusahaan atau sekitar 6,7 juta pekerja yang mendaftar vaksinasi Gotong Royong. Sementara untuk kriteria perusahaan penerima vaksin masih disusun oleh pemerintah. Tentunya, zona merah seperti Jabodetabek dan industri padat karya jadi prioritas penerima vaksin Gotong Royong ini. "Semua, UMKM juga bisa. Ada kriterianya, seperti zona merah, sektor padat karya. Data ini akan diintegrasikan dengan data pemerintah menggunakan one data system. Perusahaan dapat melakukan verifikasi melalui BPJS ketenagarakerjaan," ujar Shinta.
Pemerintah dan KADIN menegaskan, vaksin Gotong Royong ini gratis untuk para buruh atau pekerja. Perusahaan yang akan menanggung biaya vaksin dan tidak boleh menarik biaya apapun dari karyawan. Kadin menargetkan, vaksin Gotong Royong ini bisa menyasar sekitar 20 juta pekerja dengan harapan langkah ini bisa mempercepat pencapaian herd immunity dan meringankan beban pemerintah
Hal itu disampaikan oleh Arya Sinulingga selaku Koordinator Komunikasi Publik PMO Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCPPEN) saat berbincang di Radio MNC Trijaya FM, Rabu sore (3/3/2021). "Para pengusaha ingin terlibat dalam bencana ini, dengan ikut membantu pemerintah sesuai bagian mereka. Pengusaha ingin karyawan mereka, buruh mereka divaksin sendiri, tujuannya untuk mempercepat herd immunity," ujar Arya.
Menurutnya, vaksin Gotong Royong masih menunggu proses negosiasi, dan pendataan dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dengan estimasi terlaksana pada April 2021. "Dikira gampang mendapatkan vaksin, tidak gampang!," tegas Arya.
Dia juga mengingatkan bahwa WHO pun sudah menyatakan terjadi ketidakadilan dalam distribusi vaksin. Indonesia beruntung masih bisa mencari-cari dan mendapatkan vaksin. "Wartawan Indonesia sudah 5 ribu orang divaksin, negara lain belum ada," kata Arya.
Indonesia termasuk 20 negara awal yang melaksanakan vaksinasi, dan yang pertama di antara negara-negara ASEAN, sementara lebih dari 130 negara lain, berdasarkan data PBB, belum mendapatkan vaksin. Arya mengatakan, Vaksin Gotong Royong tidak akan mengambil jatah vaksin dari pemerintah yang menyasar 180 juta penduduk. Untuk mencegah hal tersebut, pemerintah memastikan vaksin yang digunakan akan berbeda dengan vaksin yang diberikan oleh pemerintah. Vaksin Gotong Royong kemungkinan akan menggunakan vaksin Moderna atau Sinopharm.
Di saat yang sama, Wakil Ketua Umum Kadin Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, saat ini sudah ada sekitar 8300 perusahaan atau sekitar 6,7 juta pekerja yang mendaftar vaksinasi Gotong Royong. Sementara untuk kriteria perusahaan penerima vaksin masih disusun oleh pemerintah. Tentunya, zona merah seperti Jabodetabek dan industri padat karya jadi prioritas penerima vaksin Gotong Royong ini. "Semua, UMKM juga bisa. Ada kriterianya, seperti zona merah, sektor padat karya. Data ini akan diintegrasikan dengan data pemerintah menggunakan one data system. Perusahaan dapat melakukan verifikasi melalui BPJS ketenagarakerjaan," ujar Shinta.
Pemerintah dan KADIN menegaskan, vaksin Gotong Royong ini gratis untuk para buruh atau pekerja. Perusahaan yang akan menanggung biaya vaksin dan tidak boleh menarik biaya apapun dari karyawan. Kadin menargetkan, vaksin Gotong Royong ini bisa menyasar sekitar 20 juta pekerja dengan harapan langkah ini bisa mempercepat pencapaian herd immunity dan meringankan beban pemerintah
(nng)
tulis komentar anda