Bentar Lagi, Pemerintah Bakal Sedot Panasnya Gunung Tampomas
Kamis, 04 Maret 2021 - 16:51 WIB
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Pengeboran wilayah kerja panas bumi di Gunung Tampomas, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, tengah dalam tahap eksekusi oleh pemerintah mulai tahun 2021. Optimalisasi potensi panas bumi di lokasi tersebut dinilai layak dan memenuhi syarat untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) .
Direktur Panas Bumi ESDM Harris mengatakan pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah bertemu dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang dan PT Pertamina Geothermal Energi (PGE) guna mematangkan rencana ekplorasi tersebut. Pembangunan PLTP Tampomas merupakan bagian dari percepatan pengembangan proyek energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia.
"Pemilihan lokasi program eksplorasi panas bumi oleh pemerintah di wilayah Gunung Tampomas tersebut berdasarkan rangking yang telah ditetapkan oleh Badan Geologi dan surat permohonan Bapak Bupati Sumedang kepada Menteri ESDM," ujar Haris di Jakarta, Kamis (4/3/2021).
Berdasarkan hasil studi Badan Geologi, sambung Harris, wilayah Gunung Tampomas memiliki sumber daya panas bumi sebesar 100 Mega Watt (MW) dengan rencana pengembangan sebesar 55 MW. ( Baca juga:Gandeng Bukalapak, TNI AL Angkat Produk Maritim via Online )
Pelaksanaan program WKP Tampomas sendiri akan dilakukan pada tahun 2021 dan 2022 meliputi kegiatan sosialiasai, koordinasi, hingga pengurusan perizinan seperti Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)-Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA), izin lokasi dan sebagainya. "Milestone pelaksanaan ekplorasi panas bumi oleh pemerintah akan dimulai tahun ini hingga 2025," ungkapnya.
Program ekplorasi panas bumi oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya panas bumi sehingga mengurangi risiko kegagalan para pengembang. "Ini tentu merupakan upaya positif dari pemerintah guna mendukung ketersedian energi yang berasal dari panas bumi," jelas Harris.
Harris menegaskan, panas bumi diharapkan dapat berperan dengan menyumbangkan 7.241,5 MW kapasitas terpasang di tahun 2025. Saat ini, jumlah kapasitas terpasang baru 2.130,7 dari 4.793 MW, dan Jawa Barat menyumbang paling besar dengan jumlah 1.193,8 MW.
"Hasilnya sangat positif meskipun awal-awal pelaksanaan kegiatan panas bumi banyak dinamika. Yang paling penting adalah sinergi semua pihak melihat semua ini sebagai proyek kepentingan bersama," tegas Harris. ( Baca juga:Kata Rossi, Keputusan Pensiun Tergantung Yamaha dan Petronas SRT )
Di samping itu, keberdaan pembangkit listrik panas bumi mampu menyerap banyak tenaga kerja. "Kira-kira satu PLTP bisa menampung 400 orang mulai dari proses buka lahan, eksplorasi sampai ekploitasi dan pengembangan," ungkap Harris.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir optimistis kehadiran PLTP akan memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat setempat. "Saya harap proyek ini ada akselerasi lebih cepat seiring mulai dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat, identifikasi dan solusi permasalahannya apa," kata Dony.
Pemkab Sumedang sendiri berkomitmen terus mendorong pemanfaatan EBT untuk mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebesar 23% pada tahun 2025. "Kami akan menyusun langkah-langkah sistematis dengan metode pentahelix. Saya yakin dengan konsolidasi birokrasi dan mobiliasi modal sosial masyarakat masalah-msalah di lapangan akan teratasi," pungkas Dony.
Direktur Panas Bumi ESDM Harris mengatakan pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah bertemu dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang dan PT Pertamina Geothermal Energi (PGE) guna mematangkan rencana ekplorasi tersebut. Pembangunan PLTP Tampomas merupakan bagian dari percepatan pengembangan proyek energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia.
"Pemilihan lokasi program eksplorasi panas bumi oleh pemerintah di wilayah Gunung Tampomas tersebut berdasarkan rangking yang telah ditetapkan oleh Badan Geologi dan surat permohonan Bapak Bupati Sumedang kepada Menteri ESDM," ujar Haris di Jakarta, Kamis (4/3/2021).
Berdasarkan hasil studi Badan Geologi, sambung Harris, wilayah Gunung Tampomas memiliki sumber daya panas bumi sebesar 100 Mega Watt (MW) dengan rencana pengembangan sebesar 55 MW. ( Baca juga:Gandeng Bukalapak, TNI AL Angkat Produk Maritim via Online )
Pelaksanaan program WKP Tampomas sendiri akan dilakukan pada tahun 2021 dan 2022 meliputi kegiatan sosialiasai, koordinasi, hingga pengurusan perizinan seperti Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)-Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA), izin lokasi dan sebagainya. "Milestone pelaksanaan ekplorasi panas bumi oleh pemerintah akan dimulai tahun ini hingga 2025," ungkapnya.
Program ekplorasi panas bumi oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya panas bumi sehingga mengurangi risiko kegagalan para pengembang. "Ini tentu merupakan upaya positif dari pemerintah guna mendukung ketersedian energi yang berasal dari panas bumi," jelas Harris.
Harris menegaskan, panas bumi diharapkan dapat berperan dengan menyumbangkan 7.241,5 MW kapasitas terpasang di tahun 2025. Saat ini, jumlah kapasitas terpasang baru 2.130,7 dari 4.793 MW, dan Jawa Barat menyumbang paling besar dengan jumlah 1.193,8 MW.
"Hasilnya sangat positif meskipun awal-awal pelaksanaan kegiatan panas bumi banyak dinamika. Yang paling penting adalah sinergi semua pihak melihat semua ini sebagai proyek kepentingan bersama," tegas Harris. ( Baca juga:Kata Rossi, Keputusan Pensiun Tergantung Yamaha dan Petronas SRT )
Di samping itu, keberdaan pembangkit listrik panas bumi mampu menyerap banyak tenaga kerja. "Kira-kira satu PLTP bisa menampung 400 orang mulai dari proses buka lahan, eksplorasi sampai ekploitasi dan pengembangan," ungkap Harris.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir optimistis kehadiran PLTP akan memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat setempat. "Saya harap proyek ini ada akselerasi lebih cepat seiring mulai dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat, identifikasi dan solusi permasalahannya apa," kata Dony.
Pemkab Sumedang sendiri berkomitmen terus mendorong pemanfaatan EBT untuk mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebesar 23% pada tahun 2025. "Kami akan menyusun langkah-langkah sistematis dengan metode pentahelix. Saya yakin dengan konsolidasi birokrasi dan mobiliasi modal sosial masyarakat masalah-msalah di lapangan akan teratasi," pungkas Dony.
(uka)
tulis komentar anda