Mafia Impor Diduga Incar Cuan Rp3 Triliun di Balik Kebijakan Impor Beras
Selasa, 09 Maret 2021 - 16:21 WIB
Foto/ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Ketua Dewan Nasional Pembaruan Agraria, Iwan Nurdin, menduga ada peran mafia impor pangan di balik kebijakan impor beras sebanyak satu juta ton yang dilakukan pemerintah. Menurutnya, keputusan pemerintah dalam melakukan impor tidak sesuai fakta lapangan. ( Baca juga: Impor Beras hanya Akan Membuat Petani Kian Tekor )
"Mereka sudah masuk ke sistem yang besar dalam pemerintahan sehingga bisa mengatur kebijakan. Sebab, keputusan melakukan impor tidak berdasarkan fakta-fakta di lapangan," katanya kepada MNC Portal Indonesia, Selasa (9/3/2021).
Ia menjelaskan ada beberapa indikasi atas dugaan tersebut. Pertama, selisih harga beras di pasar dalam negeri dan internasional begitu tinggi, yaitu sekitar Rp2.400 per kilogram. Jika dihitung nilai margin bisa sampai Rp3 triliun.
"Setiap tahunnya kebijakan impor beras dilakukan pemerintah di saat panen raya. Ini sangat merugikan pentani karena membuat harga beras turun," jelasnya.
Kedua, selalu ada kesimpangsiuran data tentang kecukupan beras. Hal ini merupakan masalah yang sama setiap tahunnya.
"Di tengah zaman teknologi seperti ini, dan pemerintah juga sudah menyamakan data, berapa besar data panen, luas daerah dan produksi masa bukan menurun malah semakin besar impornya," ungkapnya.
"Mereka sudah masuk ke sistem yang besar dalam pemerintahan sehingga bisa mengatur kebijakan. Sebab, keputusan melakukan impor tidak berdasarkan fakta-fakta di lapangan," katanya kepada MNC Portal Indonesia, Selasa (9/3/2021).
Ia menjelaskan ada beberapa indikasi atas dugaan tersebut. Pertama, selisih harga beras di pasar dalam negeri dan internasional begitu tinggi, yaitu sekitar Rp2.400 per kilogram. Jika dihitung nilai margin bisa sampai Rp3 triliun.
"Setiap tahunnya kebijakan impor beras dilakukan pemerintah di saat panen raya. Ini sangat merugikan pentani karena membuat harga beras turun," jelasnya.
Kedua, selalu ada kesimpangsiuran data tentang kecukupan beras. Hal ini merupakan masalah yang sama setiap tahunnya.
"Di tengah zaman teknologi seperti ini, dan pemerintah juga sudah menyamakan data, berapa besar data panen, luas daerah dan produksi masa bukan menurun malah semakin besar impornya," ungkapnya.
Lihat Juga :