Indef: Pelonggaran PSBB Tanpa Pertimbangan Cermat Bisa Berujung Herd Immunity
Rabu, 20 Mei 2020 - 08:14 WIB
Ekonom senior pendiri Indef Prof Didik J Rachbini. Foto/Dok. Okezone
JAKARTA - Ekonom senior Didik J Rachbini memperingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan dengan cermat wacana pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). pelonggaran yang tidak berhati-hati tanpa pertimbangan data yang cermat menurutnya bisa berujung pada kebijakan herd immunity.
Dia mengatakan, wacana pelonggaran sudah membawa dampak PSBB semakin tidak disiplin dan mengarah kepada ketidaktaatan dalam kebijakan dan peraturan pemerintah. Sebabnya, kata pendiri Indef ini, tidak lain adalah komunikasi yang kurang baik bahkan kacau dari pejabat pemerintah mulai dari awal yang cenderung menghindar dan menolak (denieal) terhadap pandemi Covid-19 di Indonesia.
"Komunikasi yang menjadi blunder sangat banyak sekali, diantaranya 'cukup makan nasi kucing dari menteri, minum saja susu kuda liar dari wapres, dan kebingungan memahami larangan mudik dan pulang kampung oke dari presiden sendiri sebagai materi komunikasi yang salah kaprah dan ditanggapi negatif oleh masyarakat," ungkapnya melalui keterangan tertulis yang dikutip SINDOnews, Rabu (20/5/2020).
Dia mengatakan, potensi kegagalan suatu kebijakan publik sudah terjadi di awal ketika komunikasi seperti ini bukan hanya tidak baik atau buruk tetapi bahkan salah kaprah sehingga kebijakan tidak efektif. Hasil dari kebijakan tersebut terlihat pada saat ini dimana terjadi kebingungan publik di tengah simpang siur kebijakan yang tidak konsisten.
Dia mengatakan, wacana pelonggaran sudah membawa dampak PSBB semakin tidak disiplin dan mengarah kepada ketidaktaatan dalam kebijakan dan peraturan pemerintah. Sebabnya, kata pendiri Indef ini, tidak lain adalah komunikasi yang kurang baik bahkan kacau dari pejabat pemerintah mulai dari awal yang cenderung menghindar dan menolak (denieal) terhadap pandemi Covid-19 di Indonesia.
"Komunikasi yang menjadi blunder sangat banyak sekali, diantaranya 'cukup makan nasi kucing dari menteri, minum saja susu kuda liar dari wapres, dan kebingungan memahami larangan mudik dan pulang kampung oke dari presiden sendiri sebagai materi komunikasi yang salah kaprah dan ditanggapi negatif oleh masyarakat," ungkapnya melalui keterangan tertulis yang dikutip SINDOnews, Rabu (20/5/2020).
Dia mengatakan, potensi kegagalan suatu kebijakan publik sudah terjadi di awal ketika komunikasi seperti ini bukan hanya tidak baik atau buruk tetapi bahkan salah kaprah sehingga kebijakan tidak efektif. Hasil dari kebijakan tersebut terlihat pada saat ini dimana terjadi kebingungan publik di tengah simpang siur kebijakan yang tidak konsisten.
Lihat Juga :