KKP Dorong Harmonisasi Perikanan Berkelanjutan Regional Asia Tenggara
Rabu, 20 Mei 2020 - 12:24 WIB
Pelaksanaan the 52nd South East Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC) Council Directors Meeting, Selasa (19/5) lalu. Foto/Ist
JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berkontribusi dalam upaya mendorong peningkatan dan harmonisasi tata kelola perikanan berkelanjutan di lingkup regional Asia Tenggara.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), Sjarief Widjaja, selaku Chairperson of SEAFDEC Council periode 2019-2020, usai membuka secara resmi the 52nd South East Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC) Council Directors Meeting, Selasa (19/5) lalu. Meeting terlaksana secara daring dan dihadiri oleh seluruh Council Directors negara anggota SEAFDEC dan departemen SEAFDEC.
Agenda utama pembahasan 52nd SEAFDEC Council Directors Meeting adalah 3 prioritas utama yakni pembahasan terhadap Draft Resolution and Plan of Action on Sustainable Fisheries for Food Security for the ASEAN Region Towards 2030 (RES&POA-2030); rencana penggunaan M.V. SEAFDEC; dan penyampaian laporan keuangan serta proposed budget kegiatan untuk 2020 – 2021. Adapun persetujuan untuk komponen lain akan dilaksanakan secara ad-referendum oleh masing-masing negara anggota.
Dalam sambutannya, Sjarief menyampaikan pentingnya peningkatan kolaborasi kegiatan dan harmonisasi framework pengelolaan perikanan berkelanjutan di regional Asia Tenggara untuk mencapai kesehjateraan masyarakat perikanan.
"Perlu dilakukan penguatan dan penegakan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan monitoring serta evaluasi penyelenggaraan industri perikanan. Terlebih saat ini masih banyaknya praktik-praktik perikanan merusak dan pelanggaran hak asasi manusia dalam pelaksanaan kegiatan perikanan yang tidak patuh terhadap peraturan," ujar Sjarief di Jakarta, Rabu (20/5/2020).
(Baca Juga: Permudah Akses Data, KKP Luncurkan Aplikasi Statistik Kelautan dan Perikanan)
Di samping itu, ia juga mengajak negara anggota SEAFDEC lainnya (Brunei Darussalam, Kamboja, Jepang, Laos, Filipina, Thailand, Malaysia, Myanmar, Singapura, Vietnam), untuk terus berkomitmen dalam bidang perikanan budidaya untuk ketahanan pangan dan pengakuan terhadap kesetaraan gender dalam kegiatan perikanan untuk mewujudkan ketahanan keluarga dan masyarakat perikanan.
"Kita harus lebih memahami pentingnya penyelenggaraan kegiatan SEAFDEC yang berorientasi kepada masyarakat, khususnya bagaimana SEAFDEC dapat berkontribusi terhadap economic recovery masyarakat kelautan pasca pandemi Covid 19," tegas Sjarief.
Pertemuan ini juga mencatat progress pembahasan Rencana Aksi Perikanan Berkelanjutan di tingkat regional yaitu Resolution and Plan of Action on Sustainable Fisheries for Food Security for the ASEAN Region Towards 2030 (RES&POA-2030). Rencana aksi ini akan dibahas lebih lanjut di pertemuan tingkat ASEAN mengingat substansi dan pokok pembahasan pada agenda ini cukup kompleks, di tengah dinamika regional dan global terkait pandemi Covid-19. Draf Rencana Aksi ini meliputi manajemen perikanan (termasuk perikanan darat), peningkatan perikanan budidaya, peningkatan produksi perikanan dan perbaikan tata kelola kebijakan perikanan.
Dalam pertemuan tersebut, dilaksanakan pula pemindahan kepemimpinan chair SEAFDEC yang tahun lalu dipegang oleh Indonesia kepada Jepang sebagai Chair 2020-2021. Sjarief menyatakan bahwa Indonesia akan terus berkomitmen untuk mendukung usaha-usaha pengembangan pada bidang perikanan yang dilakukan melalui kerangka kerja sama SEAFDEC.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), Sjarief Widjaja, selaku Chairperson of SEAFDEC Council periode 2019-2020, usai membuka secara resmi the 52nd South East Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC) Council Directors Meeting, Selasa (19/5) lalu. Meeting terlaksana secara daring dan dihadiri oleh seluruh Council Directors negara anggota SEAFDEC dan departemen SEAFDEC.
Agenda utama pembahasan 52nd SEAFDEC Council Directors Meeting adalah 3 prioritas utama yakni pembahasan terhadap Draft Resolution and Plan of Action on Sustainable Fisheries for Food Security for the ASEAN Region Towards 2030 (RES&POA-2030); rencana penggunaan M.V. SEAFDEC; dan penyampaian laporan keuangan serta proposed budget kegiatan untuk 2020 – 2021. Adapun persetujuan untuk komponen lain akan dilaksanakan secara ad-referendum oleh masing-masing negara anggota.
Dalam sambutannya, Sjarief menyampaikan pentingnya peningkatan kolaborasi kegiatan dan harmonisasi framework pengelolaan perikanan berkelanjutan di regional Asia Tenggara untuk mencapai kesehjateraan masyarakat perikanan.
"Perlu dilakukan penguatan dan penegakan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan monitoring serta evaluasi penyelenggaraan industri perikanan. Terlebih saat ini masih banyaknya praktik-praktik perikanan merusak dan pelanggaran hak asasi manusia dalam pelaksanaan kegiatan perikanan yang tidak patuh terhadap peraturan," ujar Sjarief di Jakarta, Rabu (20/5/2020).
(Baca Juga: Permudah Akses Data, KKP Luncurkan Aplikasi Statistik Kelautan dan Perikanan)
Di samping itu, ia juga mengajak negara anggota SEAFDEC lainnya (Brunei Darussalam, Kamboja, Jepang, Laos, Filipina, Thailand, Malaysia, Myanmar, Singapura, Vietnam), untuk terus berkomitmen dalam bidang perikanan budidaya untuk ketahanan pangan dan pengakuan terhadap kesetaraan gender dalam kegiatan perikanan untuk mewujudkan ketahanan keluarga dan masyarakat perikanan.
"Kita harus lebih memahami pentingnya penyelenggaraan kegiatan SEAFDEC yang berorientasi kepada masyarakat, khususnya bagaimana SEAFDEC dapat berkontribusi terhadap economic recovery masyarakat kelautan pasca pandemi Covid 19," tegas Sjarief.
Pertemuan ini juga mencatat progress pembahasan Rencana Aksi Perikanan Berkelanjutan di tingkat regional yaitu Resolution and Plan of Action on Sustainable Fisheries for Food Security for the ASEAN Region Towards 2030 (RES&POA-2030). Rencana aksi ini akan dibahas lebih lanjut di pertemuan tingkat ASEAN mengingat substansi dan pokok pembahasan pada agenda ini cukup kompleks, di tengah dinamika regional dan global terkait pandemi Covid-19. Draf Rencana Aksi ini meliputi manajemen perikanan (termasuk perikanan darat), peningkatan perikanan budidaya, peningkatan produksi perikanan dan perbaikan tata kelola kebijakan perikanan.
Dalam pertemuan tersebut, dilaksanakan pula pemindahan kepemimpinan chair SEAFDEC yang tahun lalu dipegang oleh Indonesia kepada Jepang sebagai Chair 2020-2021. Sjarief menyatakan bahwa Indonesia akan terus berkomitmen untuk mendukung usaha-usaha pengembangan pada bidang perikanan yang dilakukan melalui kerangka kerja sama SEAFDEC.
(fai)
tulis komentar anda