Sumbangan ke Negara Besar, Ekspor Hasil Tembakau Perlu Perlindungan dan Insentif

Menurut Suryana, seharusnya peta jalan itu melibatkan setidaknya 7 pihak. Selain Kementerian Perindustrian, Kementrian Ketenagakerjaan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementrian Keuangan, asosiasi petani tembakau serta pelaku industri rokok besar, sedang dan menengah. Mereka harus dilibatkan dan didengar suara dan pendapatnya.

Pihaknya menyampaikan pesan melalui Wakil Ketua MPR, Arsul Sani, kepada Presiden Jokowi supaya pemerintah memberikan insentif, sekaligus kemudahan bagi ekspor tembakau dan hasil industri rokok lainnya.

“Tembakau produksi kita, khususnya Jawa Barat, diminati beberapa negara, termasuk Abu Dhabi. Namun, kami sudah berusaha melakukan ekspor tembakau memenuhi permintaan dari luar negeri. Sayangnya, kami dipersulit dengan persyaratan yang enggak masuk akal. Karena itu, kami meminta bantuan pimpinan MPR agar menyampaikan hal ini kepada menteri terkait, supaya perencanaan ke depan, pemerintah mempermudah sekaligus memberikan insentif kepada petani maupun pelaku industri hasil tenbakau lainnya,” pinta Suryana.

Baca Juga: Faktor Budaya Pengaruhi Pengurangan Dampak Buruk Tembakau

Atas permintaan tersebut, Sahminuddin menyatakan, Wakil Ketua, Arsul Sani, berjanji akan meneruskan pesannya kepada Presiden Jokowi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang juga Kepala Bappenas, Soharso Monoarfa. Mengingat menteri tersebut berasal dari satu partai politik dengannya.

“Pak Arsul Sani berjanji akan menyampaikan hal tersebut kepada Presiden Jokowi dalam acara pertemuan antara pimpinan MPR dengan Presiden mendatang. Serta akan melihat RPJP nasional yang dikeluarkan Bappenas. Sekaligus menyampaikan pesan pengurus APTI kepada Menteri Bappenas,” ucap Sahminuddin mengutip pernyataan Arsul Sani.