Perdana Sejak 1990, China Tanpa Target Ekonomi Tahun Ini
Jum'at, 22 Mei 2020 - 15:11 WIB
China tidak memasang target pertumbuhan ekonomi untuk tahun ini, berkaitan dengan kejatuhan yang dialami akibat dampak dari pandemi virus corona atau Covid-19. Hal ini menjadi pertama kalinya bagi Beijing tidak memiliki target untuk produk domestik bruto
BEIJING - China tidak memasang target pertumbuhan ekonomi untuk tahun ini, berkaitan dengan kejatuhan yang dialami akibat dampak dari pandemi virus corona atau Covid-19. Hal ini menjadi pertama kalinya bagi Beijing tidak memiliki target untuk produk domestik bruto (PDB) sejak pemerintah mulai menerbitkan tujuan-tujuan tersebut pada tahun 1990.
Seperti dilansir BBC, Jumat (22/5/2020) pengumuman ini disampaikan oleh Perdana Menteri China Li Keqiang di depan parlemen itu menandai pertama kalinya China tidak menetapkan target. Seperti diketahui ekonomi terbesar di dunia itu telah menyusut sebesar 6,8% pada kuartal pertama tahun ini dibandingkan periode sama tahun sebelumnya dampak dari lumpuhnya sektor bisnis karena lockdowns.
"Hal ini karena negara kita akan menghadapi beberapa faktor yang sulit untuk memprediksi dalam perkembangannya karena ketidakpastian besar mengenai pandemi Covid-19 dan dunia ekonomi serta perdagangan," kata Premier Li.
Sementara itu para pembuat kebijakan telah berjanji untuk meningkatkan dukungan terhadap ekonomi di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa pengangguran bakal bertambah yang akhirnya bisa mengancam stabilitas sosial. Langkah ini seiring dengan ketegangan antara Beijing dan Washington yang semakin memanas terkait dengan pandemi, perdagangan, dan Hong Kong.
Pada hari Kamis, Presiden Donald Trump meningkatkan serangannya ke China, dengan menerangkan bahwa pemimpin negara itu, Xi Jinping, berada di balik "serangan disinformasi dan propaganda di Amerika Serikat dan Eropa." Komentar ini mencuat saat Trump dan Republik lainnya telah makin gencar melayangkan kritik terhadap Beijing soal penanganan tahap awal saat wabah terjadi.
Di sisi lain Beijing juga sedang merencanakan undang-undang keamanan untuk Hong Kong. Li mengatakan akan menyediakan sistem hukum dan mekanisme penegakan hukum yang "sehat". Tetapi menurut para kritikus UU itu dapat mengekang otonomi Hong Kong.
Pengumuman ini disambut dengan peringatan dari Trump bahwa AS akan bereaksi "sangat kuat" terhadap setiap usaha untuk mendapatkan lebih banyak kontrol atas bekas koloni Inggris tersebut. Secara terpisah, dua Senator AS telah mengusulkan legislasi untuk menghukum entitas China yang terlibat dalam menegakkan hukum baru yang direncanakan dan memberikan sankai bank yang melakukan bisnis dengan mereka.
Awal pekan ini, Senat AS dengan suara bulat mengeluarkan proposal soal daftar perusahaan China dari Bursa Saham Amerika yang gagal untuk mematuhi standar pelaporan keuangan AS.
Seperti dilansir BBC, Jumat (22/5/2020) pengumuman ini disampaikan oleh Perdana Menteri China Li Keqiang di depan parlemen itu menandai pertama kalinya China tidak menetapkan target. Seperti diketahui ekonomi terbesar di dunia itu telah menyusut sebesar 6,8% pada kuartal pertama tahun ini dibandingkan periode sama tahun sebelumnya dampak dari lumpuhnya sektor bisnis karena lockdowns.
"Hal ini karena negara kita akan menghadapi beberapa faktor yang sulit untuk memprediksi dalam perkembangannya karena ketidakpastian besar mengenai pandemi Covid-19 dan dunia ekonomi serta perdagangan," kata Premier Li.
Sementara itu para pembuat kebijakan telah berjanji untuk meningkatkan dukungan terhadap ekonomi di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa pengangguran bakal bertambah yang akhirnya bisa mengancam stabilitas sosial. Langkah ini seiring dengan ketegangan antara Beijing dan Washington yang semakin memanas terkait dengan pandemi, perdagangan, dan Hong Kong.
Pada hari Kamis, Presiden Donald Trump meningkatkan serangannya ke China, dengan menerangkan bahwa pemimpin negara itu, Xi Jinping, berada di balik "serangan disinformasi dan propaganda di Amerika Serikat dan Eropa." Komentar ini mencuat saat Trump dan Republik lainnya telah makin gencar melayangkan kritik terhadap Beijing soal penanganan tahap awal saat wabah terjadi.
Di sisi lain Beijing juga sedang merencanakan undang-undang keamanan untuk Hong Kong. Li mengatakan akan menyediakan sistem hukum dan mekanisme penegakan hukum yang "sehat". Tetapi menurut para kritikus UU itu dapat mengekang otonomi Hong Kong.
Pengumuman ini disambut dengan peringatan dari Trump bahwa AS akan bereaksi "sangat kuat" terhadap setiap usaha untuk mendapatkan lebih banyak kontrol atas bekas koloni Inggris tersebut. Secara terpisah, dua Senator AS telah mengusulkan legislasi untuk menghukum entitas China yang terlibat dalam menegakkan hukum baru yang direncanakan dan memberikan sankai bank yang melakukan bisnis dengan mereka.
Awal pekan ini, Senat AS dengan suara bulat mengeluarkan proposal soal daftar perusahaan China dari Bursa Saham Amerika yang gagal untuk mematuhi standar pelaporan keuangan AS.
(akr)
tulis komentar anda